World Bank memproyeksikan inflasi Indonesia tetap terkendali dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 2,5 persen plus minus 1.
Proyeksi ini tertuang dalam laporan terbaru berjudul Managing Risks, Unlocking Productivity yang dirilis Jumat (12/6/2026).
>>> Penjualan Mobil Nasional Mei 2026 Tumbuh 14 Persen, Capai 69.219 Unit
Lembaga keuangan internasional itu menyebut inflasi diperkirakan tetap berada dalam kisaran target meskipun risiko masih cenderung mengarah ke kenaikan.
Faktor Risiko dan Penahan Inflasi
Tekanan terhadap biaya produksi diperkirakan muncul akibat lebih tingginya harga minyak global. Faktor tersebut memicu lonjakan harga bahan bakar, biaya transportasi, logistik, hingga komoditas pangan.
Pelemahan nilai tukar rupiah juga akan meningkatkan biaya energi impor dalam mata uang domestik.
>>> Mahasiswa Kedokteran Inggris Temukan Jasad Pria dengan Tiga Alat Kelamin
Namun, dampak lanjutan terhadap inflasi diperkirakan dapat dibatasi melalui ekspektasi inflasi yang terjaga serta kredibilitas kebijakan moneter.
Langkah pemerintah menerapkan kebijakan harga yang diatur secara selektif untuk komoditas seperti beras, pupuk, BBM Pertalite, transportasi umum, dan listrik turut menahan laju inflasi.
Dampak pada Transaksi Berjalan
Peningkatan investasi dan tingginya harga minyak yang disertai kuatnya permintaan domestik diperkirakan mendorong kenaikan impor.
>>> Piala Dunia 2026 Jadi Katalis Positif bagi Emiten Broadband dan OTT
Kondisi ini berkontribusi terhadap pelebaran defisit transaksi berjalan yang diproyeksikan mencapai 1,1 persen terhadap PDB pada 2028.
Realisasi Neraca Pembayaran Indonesia pada triwulan I-2026 telah menunjukkan indikasi tekanan tersebut.
Aliran masuk investasi langsung asing serta investasi portofolio diperkirakan tetap dapat membiayai defisit transaksi berjalan sepanjang periode proyeksi.
>>> BRI Multiguna Purna Bantu Pensiunan Tetap Produktif dan Finansial Terencana
Meski demikian, volatilitas arus modal masih menjadi risiko penting yang diwaspadai. Posisi cadangan devisa Indonesia diproyeksikan tetap memadai dan setara dengan sekitar enam bulan impor barang dan jasa.
