Kenaikan harga Pertamax sebesar 32% dari Rp12.300/liter menjadi Rp16.250/liter berpotensi mempercepat habisnya kuota Pertalite tahun ini.
Hal ini diungkapkan oleh ekonom dan pakar energi yang memantau dampak kebijakan pemerintah tersebut.
>>> Kemenkeu Usulkan Pagu Indikatif 2027 Sebesar Rp 49,80 Triliun
Ekonom sekaligus Kepala Pusat Makroekonomi Indef, M. Rizal Taufikurahman, menyatakan bahwa kenaikan harga Pertamax akan mendorong peralihan konsumsi ke Pertalite.
Risiko utamanya adalah kuota Pertalite bisa lebih cepat habis dari alokasi yang ditetapkan.
Pemerintah telah menetapkan kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite untuk 2026 sebesar 29,267 juta kiloliter.
Namun, serapan hingga 17 Mei 2026 mencapai 10,45 juta kl atau 35,74% dari total kuota tahunan.
Selisih harga yang lebar antara Pertamax dan Pertalite menjadi pemicu utama perpindahan konsumen. M.
>>> Cara Menambahkan Saldo TikTok Ads Manager untuk Membayar Iklan
Rizal menilai disparitas tersebut membuat intensi masyarakat untuk beralih sangat besar.
Pakar energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, memprediksi subsidi Pertalite bakal melebihi kuota akibat migrasi konsumsi. Jika tidak ada penambahan kuota, kelangkaan Pertalite diprediksi akan terjadi.
Pemerintah kini menghadapi dilema antara menambah kuota subsidi yang membebani APBN atau melakukan pembatasan distribusi yang berpotensi menimbulkan kelangkaan.
M. Rizal menekankan bahwa tekanan terhadap kuota BBM subsidi diproyeksikan datang lebih awal dari estimasi semula.
>>> Ilmuwan Inggris: Bukti Smartphone Rusak Otak Anak Masih Minim
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini dampak inflasi dari kenaikan harga Pertamax relatif minim. Pasalnya, Pertamax lebih banyak digunakan konsumen ritel, bukan untuk angkutan barang dan logistik.
Meski demikian, Kementerian Keuangan mengakui adanya potensi perpindahan konsumen ke Pertalite. Namun, persentase peralihan dan beban kompensasi energi belum dihitung secara pasti.
Kementerian ESDM terus memantau realisasi penyaluran Pertalite untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan beban fiskal.
Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa harga keekonomian BBM RON 92 di negara tetangga berkisar Rp20.000–Rp21.000 per liter.
Pemerintah telah menganggarkan subsidi dan kompensasi energi tahun 2026 sebesar Rp381,3 triliun untuk BBM, LPG 3 kg, dan listrik.
>>> Alwi Farhan Juarai Australia Open 2026, Regenerasi Pebulu Tangkis Muda Terbukti
Kenaikan harga Pertamax menjadi tantangan baru dalam pengelolaan kuota subsidi.
