Konsumen juga cenderung menunda pembelian barang tahan lama seperti rumah, mobil, motor, elektronik, dan renovasi rumah.
Jika konsumsi melambat, dampaknya bisa menjalar ke ritel, otomotif, properti, konstruksi, serta sektor jasa.
“Dalam ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga, ini menjadi risiko penting,” katanya.
Kerugian ketiga yakni tekanan terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. Suku bunga tinggi membuat perusahaan menunda ekspansi, terutama jika permintaan belum kuat dan rupiah masih bergejolak.
Investasi yang padat modal, seperti manufaktur, properti, infrastruktur, dan logistik, menjadi lebih mahal.
Josua menilai jika kenaikan suku bunga berlangsung lama, pertumbuhan ekonomi bisa tertahan di sekitar 5% atau bahkan lebih rendah.
Dari sisi APBN, kenaikan BI Rate juga berpotensi menaikkan biaya utang pemerintah.
>>> Kurs Dolar AS Menguat ke Rp 17.855 pada 18 Juni 2026
Jika pasar meminta imbal hasil SBN lebih tinggi, pemerintah harus membayar bunga lebih mahal saat menerbitkan utang baru.
Ini dapat mengurangi ruang belanja produktif karena lebih banyak anggaran terserap untuk pembayaran bunga.
Dalam jangka pendek, kenaikan suku bunga membantu menjaga kepercayaan, namun dalam jangka menengah, jika biaya utang terus naik, tekanan fiskal justru bisa bertambah.
Sementara bagi pasar saham, kenaikan BI Rate biasanya menjadi tekanan karena investor menilai laba perusahaan bisa turun akibat biaya pembiayaan yang lebih tinggi dan konsumsi yang lebih lemah.
Sektor yang sensitif terhadap bunga seperti properti, otomotif, konstruksi, ritel, dan pembiayaan konsumen cenderung lebih rentan.
Namun, sektor perbankan besar bisa relatif lebih tahan jika mampu menjaga dana murah dan kualitas kredit.
Sektor berbasis ekspor atau berpendapatan dolar AS juga bisa lebih terlindungi apabila rupiah masih lemah.
“Jadi, kenaikan BI Rate adalah kebijakan yang bermanfaat untuk stabilitas, tetapi mahal bagi pertumbuhan.
Dalam kondisi saat ini, langkah BI masih dapat dibenarkan karena tekanan rupiah sudah cukup serius dan perlu dijaga agar tidak menjalar ke inflasi serta kepercayaan investor,” terang Josua.
“Namun, kenaikan suku bunga tidak boleh dianggap sebagai solusi utama. Ini lebih tepat disebut rem darurat untuk menahan gejolak, bukan mesin untuk memperbaiki ekonomi.”
Josua merekomendasikan bank sentral perlu menjaga keseimbangan.
Menurutnya, suku bunga boleh tinggi selama tekanan rupiah dan inflasi masih kuat, tetapi BI juga perlu memastikan likuiditas perbankan tetap memadai agar kredit ke sektor riil tidak kering.
Sejalan dengan hal itu, pemerintah harus membantu melalui disiplin APBN, pengendalian harga pangan dan energi, kepastian aturan, dan perbaikan iklim investasi.
>>> Rupiah Melemah ke Rp17.853 per Dolar AS pada 18 Juni 2026
“Jika hanya BI yang bekerja, biaya stabilisasi akan semakin mahal. Jika fiskal dan regulasi ikut membaik, kebutuhan kenaikan suku bunga lanjutan bisa berkurang,” imbuhnya.
