Kementerian Keuangan terus mengoptimalkan Barang Milik Negara (BMN) untuk mendukung program prioritas pemerintah. Pengelolaan aset yang efektif diharapkan mempercepat pelaksanaan program strategis dan menghasilkan efisiensi anggaran.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah mengoptimalkan pemanfaatan aset negara senilai Rp3.574 triliun untuk pembentukan Kabinet Merah Putih.
>>> AS Tawarkan Dana Rekonstruksi Rp 5 Kuadriliun kepada Iran
Langkah ini dilakukan melalui penataan dan penguatan pengelolaan dari 13 kementerian dan lembaga menjadi 23 instansi dalam struktur organisasi baru.
Pelaksana Tugas Dirjen Kekayaan Negara Rahayu Puspasari menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR pada Senin (15/6/2026).
"Kami bersyukur karena DJKN bisa hadir langsung mendukung program prioritas, dimulai dari dukungan BMN senilai Rp3.574 triliun," ujarnya.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui penggunaan 966 BMN yang mencakup tanah seluas 432 hektar dan bangunan seluas 412.628 meter persegi.
Pengalokasian ini menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp3,59 triliun serta berkontribusi dalam pemulihan kawasan hutan seluas 5,89 juta hektar.
>>> Hyperice Buka Experience Center Pertama di Indonesia untuk Pemulihan Pelari
Selain aset yang sudah berjalan, terdapat 237 BMN potensial senilai Rp5,79 triliun yang masih dalam proses persetujuan untuk program prioritas.
"Dapat kami laporkan bahwa sebagai pipeline masih ada 237 BMN potensial senilai Rp5,79 triliun yang sedang dalam proses persetujuan," terang Rahayu.
Distribusi Aset untuk Sektor Vital
Distribusi aset negara menyasar sektor pendidikan, perumahan, dan gizi. Pada program sekolah rakyat, sebanyak 626 aset senilai Rp2,38 triliun dikerahkan untuk memfasilitasi 166 unit sekolah.
Program Sekolah Garuda mendapat dukungan 188 aset tanah dan bangunan senilai Rp282,42 miliar untuk enam sekolah.
Program Makan Bergizi Gratis didukung oleh 353 tanah dan bangunan. Sebanyak 122 aset telah mengantongi izin persetujuan sewa dengan nilai Rp202,48 miliar.
>>> Badan Gizi Nasional Larang Pegawai Pengambil Kebijakan Miliki Dapur MBG
Untuk program tiga juta rumah, kontribusi dilakukan melalui penetapan aset di 10 lokasi dengan total luas 138,85 hektar, beriringan dengan investasi FLPP 2025 yang ditargetkan untuk 278 ribu unit rumah.
Sektor ekonomi desa mendapat pemanfaatan 92 tanah dan bangunan untuk program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
Sebanyak 15 aset telah mendapatkan persetujuan dengan nilai Rp27,19 miliar, sementara 77 aset lainnya dengan potensi Rp4,6 triliun masih dalam proses.
Pada bidang pertahanan dan lingkungan, Satgas Penertiban Kawasan Hutan berhasil menguasai kembali lahan seluas 5.889.141,31 hektar.
Untuk proyek Kodam dan Yonif, dari target 22 markas, 11 di antaranya telah beroperasi dengan sokongan 11 aset tanah senilai Rp654,42 miliar.
>>> Harga Emas di Pegadaian Melonjak Serempak pada 16 Juni 2026
Agenda ketahanan pangan disokong oleh 29 aset negara, dengan empat aset telah mengantongi izin pemanfaatan senilai Rp26,05 miliar, dan 25 aset lainnya dengan potensi Rp1,18 triliun masih dalam tahap penyelesaian administrasi.
