Badan Gizi Nasional (BGN) melarang pegawai yang memiliki kewenangan mengambil keputusan dan kebijakan untuk mempunyai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil demi mencegah potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
>>> Mengenal Enuresis: Kondisi Anak Usia Lima Tahun yang Masih Mengompol
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Arum Sari menyampaikan ketegasan itu usai rapat dengar pendapat di DPR, Jakarta pada Selasa, 16 Juni 2026.
"Pegawai BGN sebagai orang yang mengambil keputusan, mengambil kebijakan, itu yang tidak boleh punya SPPG," kata Arum Sari.
Menurutnya, pihak yang merumuskan regulasi tidak boleh mempunyai keterikatan atau kepentingan langsung dengan operasional dapur MBG di lapangan.
Kebijakan operasional dapur telah mengalami beberapa kali penyesuaian aturan teknis.
Perubahan tersebut mencakup standardisasi anggaran flat sebesar Rp6 juta, pembaruan formula kalkulasi berbasis jumlah penerima manfaat, hingga pemangkasan ketentuan jarak minimum dapur dari awalnya 400 meter menjadi 100 meter.
>>> TVRI Siarkan Gratis Seluruh Pertandingan Piala Dunia 2026
"Karena dia mengambil kebijakan, maka kemudian terluarlah angka Rp6 juta flat, diubah dari tadinya 2.000 kali sekian penerima manfaat, dapur dari 400 meter kemudian revisi menjadi 100 meter, kan karena kepentingan," ujarnya.
Orientasi kerja lembaga kini diarahkan sepenuhnya pada ketepatan sasaran distribusi kepada masyarakat penerima manfaat, bukan mengejar kuantitas infrastruktur dapur.
"Fokus kami adalah penerima manfaat, baru ngomong dapur," tegasnya.
Bagi pihak eksternal di luar struktur pengambil kebijakan, syarat utama pembukaan dapur adalah kepatuhan penuh terhadap ketentuan teknis baku dan standar mutu.
BGN saat ini sedang mematangkan formula indeks baru sebagai instrumen ukur standar kualitas tersebut.
"Yang penting teknisnya, dapurnya secara teknis memenuhi syarat, memenuhi standar kualitas. Nanti kami akan bikin indeks yang baru.
>>> BGN Hentikan Operasional Dapur Makan Gratis Selama Libur Sekolah
Memenuhi itu, ya sudah," kata Arum Sari.
Pendekatan manajemen instansi kini mengalami perubahan besar dibandingkan pola kerja sebelumnya yang sempat menitikberatkan pada ekspansi jumlah fasilitas dapur secara masif.
Penataan ulang fokus dilakukan dengan menempatkan kedaruratan intervensi pemerintah bagi masyarakat sebagai prioritas tertinggi.
"Kalau yang dulu mungkin ujungnya eksplorasi dapur, pokoknya harus sebanyak mungkin dapur. Kami enggak mau.
Pokoknya penerima manfaat dulu, kita refokusi, benar-benar yang targeted, yang intervensi pemerintah di dalam kondisi memang memerlukan itu.
>>> Sudaryono Bantah Kabur dari Diskusi Mahasiswa di UGM Yogyakarta
Baru konsekuensinya pasti ada soal SPPG," tuturnya.
