Integrasi data yang matang membuat penyaluran makanan menjadi lebih tepat sasaran tanpa membahayakan kondisi fisik siswa.
"Bahkan di MBG, di sekolah mana pun enggak ada menu alergi. Hanya sekolah kami saja yang dikirim menu alergi oleh MBG karena datanya memang sudah ada," jelas Hafis.
Saat ini operasional konsumsi sekolah memanfaatkan tiga vendor sekaligus, terdiri atas dua katering reguler untuk siang dan malam, serta satu vendor MBG untuk pagi.
Jadwal pengiriman diatur ketat mendekati jam makan guna menjaga kesegaran hidangan.
"Makan pagi dikirim pukul 04.30–05.00, makan siang dikirim pukul 12.00, dan makan malam dikirim pukul 17.00," beber dia.
Efektivitas penataan ini membuktikan bahwa penyediaan konsumsi bergizi untuk kelompok rentan dapat dikelola secara presisi dengan manajemen yang tepat.
"Jadi menjalankan program makan yang baik ini harusnya tidak mustahil," ujar Hafis.
Evaluasi Nasional Program MBG
Di tingkat pusat, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyatakan pemerintah sedang melakukan evaluasi total terhadap tata kelola program MBG.
Langkah ini diambil untuk menyempurnakan penerjemahan visi Presiden Prabowo Subianto ke dalam ranah operasional.
"Jadi begini, program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan.
Pasti ada variasi dan pasti ada masalah. Hanya orang mati yang tidak ada masalah.
Selama kita hidup pasti ada masalah," kata Qodari, Sabtu 13 Juni 2026.
Pemerintah menegaskan bahwa kendala operasional di lapangan tidak akan menghentikan keberlanjutan program yang menyasar pemenuhan gizi kelompok rentan ini.
>>> Harga Emas Antam 15 Juni 2026 Naik Rp18.000, Buyback Melonjak Rp46.000
"Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur.
Kita evaluasi," ungkap Qodari.
Sebagai bagian dari langkah penataan, Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menghentikan sementara pembangunan SPPG yang belum beroperasi.
Kebijakan moratorium lokal ini diambil demi memastikan efektivitas fungsi dan ketepatan sasaran operasional lembaga.
"Pada hari ini yang belum operasional itu di-stop dulu. Jadi semua yang statusnya persiapan, berapa persen pun, sejauh belum operasional di-stop dulu," sebut Qodari.
Penghentian sementara dipastikan tidak mengganggu distribusi logistik makanan pada wilayah dan unit layanan MBG yang sudah berjalan aktif.
"Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti?
Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu?
Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang enggak boleh makan lagi?"
ujar Qodari.
Skema evaluasi komprehensif ini mencakup validasi data penerima manfaat, standarisasi gizi, kondisi fisik bangunan SPPG, hingga optimalisasi keterlibatan pelaku usaha lokal.
"Nah yang operasional ini akan dievaluasi.
Dievaluasi dari penerimanya, dievaluasi dari kondisi SPPG-nya, dievaluasi dari segi gizinya, dievaluasi dari segi tata kelola bagaimana melibatkan vendor lokal.
Itu semua dievaluasi," sebut Qodari.
Proses penataan ulang mekanisme pembayaran insentif SPPG yang disesuaikan dengan jumlah riil penerima manfaat diproyeksikan mampu menekan potensi pemborosan anggaran negara.
>>> Yael Falcon Pimpin Laga Swedia Kontra Tunisia di Piala Dunia 2026
"Kalau dikembalikan mekanisme pembayarannya berdasarkan jumlah penerima manfaat per SPPG, angka Rp1 triliun ini bisa dihemat," ujar Qodari.
