SMA Dharma Wanita 1 Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menerapkan sistem makan bergizi terstruktur yang dinilai layak menjadi acuan perbaikan program nasional.
Tata kelola yang berjalan sejak 2023 ini mencakup pengawasan gizi, kontrol kualitas berkala, hingga penyediaan menu khusus bagi siswa yang memiliki alergi.
>>> Pantai Gading Kalahkan Ekuador 1-0 di Piala Dunia 2026
Langkah penataan ini mengemuka di tengah proses evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintah akibat kendala operasional dan kasus hukum.
Tata kelola mandiri sekolah berasrama di Kediri tersebut dapat menjadi contoh konkret bagi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyempurnakan implementasi di lapangan.
Sekolah yang menampung 346 siswa dari keluarga kurang mampu ini telah membangun sistem pemenuhan gizi yang terukur jauh sebelum program MBG diluncurkan.
Manajemen internal mengelola database alergi siswa berdasarkan rekam medis dan melakukan pengujian sampel makanan secara ketat sebelum dikonsumsi.
"Kami sudah menyediakan dua vendor katering yang bergantian setiap harinya.
Makan pagi, siang, dan malam," kata Koordinator Makan dan Dormitory SMA Dharma Wanita 1 Pare, Hafis Hisbullah, Sabtu 13 Juni 2026.
Pihak sekolah menunjuk vendor yang memiliki rekam jejak teruji, termasuk penyedia yang memasok kebutuhan Rumah Sakit Umum Kabupaten Kediri.
Penentuan menu protein hewani seperti telur, ayam, dan ikan dipadukan dengan sayuran wajib mendapatkan persetujuan kepala sekolah setiap minggu.
"Standar gizi dan kebersihan makanan sudah terukur dan teruji. Terkait gizi, insyaallah dari kateringnya sudah menakar itu semua.
Jadi terkait gizi dan segala macamnya sudah mereka siapkan," kata dia.
Sistem pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan acak pada kotak makanan yang tiba di sekolah untuk memastikan kelayakan konsumsi.
Jika ditemukan ketidaksesuaian kualitas pada sayur atau lauk, pihak sekolah langsung menarik makanan tersebut dan meminta penggantian ke pihak katering.
"Saya random ngambil kotak makannya, saya rasa enggak bermasalah, ya baru kita bagikan. Nah, ketika ada yang bermasalah, kami tarik, kami minta ganti ke kateringnya," jelas dia.
Keunggulan lain dari sistem ini terletak pada pengelolaan menu alternatif bagi siswa penderita alergi, sebuah aspek yang belum terakomodasi di mayoritas sekolah pelaksana MBG nasional.
Mitigasi risiko gangguan kesehatan dilakukan lewat koordinasi berkala bersama petugas medis di Puskesmas setempat.
>>> Anak Buruh Serabutan Kediri Raih Golden Ticket ITS Berkat Inovasi Minuman Probiotik
"Sistemnya itu anak-anak ketika makan protein terus ada masalah di badannya, harus kita periksakan dulu ke Puskesmas didampingi nakes, nakes dapat keterangan, baru kami ACC, lapor ke katering," papar Hafis.
Dampaknya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini masuk ke SMA Dharma Wanita 1 Pare wajib menyesuaikan pasokan dengan data alergi yang ada.
