Pemerintah Kota Ternate menargetkan peningkatan capaian standar penilaian integritas daerah agar keluar dari kategori risiko tinggi.
"Kita akan tingkatkan lagi agar bisa melebihi skor SPM untuk masuk zona kuning atau hijau," pungkas Tauhid.
Sementara itu, dari pihak penyedia jasa, Pemprov Maluku Utara memusatkan tujuh item kegiatan seremonial senilai miliaran rupiah kepada satu pelaksana tunggal, Modiv Production.
Owner Modiv Production Anas Budintara menegaskan bahwa seluruh proses kemitraan dan verifikasi profil perusahaannya telah berjalan sesuai aturan digital pada portal resmi pengadaan pemerintah.
"Modiv Production tidak akan terverifikasi kalau tidak lengkap. Saat input saja sudah ditolak.
Kalau sampai sistem centang biru artinya sudah terkurasi," jelasnya.
Pengurus DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Usman Mansur mengkritik alokasi APBD untuk kegiatan seremoni tersebut.
>>> Jadwal Libur Akhir Semester Genap 2026 untuk Siswa SD-SMA di Seluruh Indonesia
"Ini terlalu besar untuk hajatan seremoni. Pemprov harusnya memangkas pos anggaran ini sebagai langkah penghematan di tengah kebijakan efisiensi," sarannya.
Usman menyoroti ketimpangan prioritas pengeluaran daerah, terutama di tengah kendala pembayaran hak pegawai akibat stabilitas arus kas Pemprov Maluku Utara.
"Apalagi ibu gubernur pernah bilang setiap rupiah APBD harus berdampak langsung ke masyarakat. Masyarakat mana yang dimaksud?"
sambungnya.
Kritik juga diarahkan pada minimnya upaya penekanan biaya operasional internal birokrasi, seperti rapat formal dan perjalanan dinas luar negeri.
"Jasa seremoni Rp5,297 miliar sangat boros. Sebelumnya kita dikejutkan biaya kosmetik dan baju dinas gubernur yang fantastis, hingga dugaan pengaturan tender proyek.
Harusnya ini jadi ikhtiar," katanya.
Ia mengingatkan pemerintah daerah mendahulukan pembayaran hak keuangan pegawai honorer daripada agenda seremonial.
"Kasihan gaji PPPK yang terancam tidak dibayar dengan alasan cash flow tidak stabil. Gaji itu hak orang, apapun alasannya harus bayar.
Curhat di pusat bilang cash flow, tapi anggaran seremoni miliaran," sambungnya.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Maluku Utara Abdul Karim membenarkan pelaksanaan rapat evaluasi bersama KPK, namun enggan membeberkan substansi pertemuan.
>>> Cara Mengikuti Program REHAB BPJS Kesehatan untuk Cicil Tunggakan
"Rapat itu bersifat tertutup, sesuai protokol karena kita mengikuti ketentuan pemangku rapat yang dipimpin langsung PPPK," ujar Abdul Karim.
