Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membantah tuduhan perampasan lahan adat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pangan di Papua Selatan.
Tuduhan itu muncul dalam film dokumenter 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita'.
>>> Studi Ungkap Hubungan Intoleransi Laktosa dan Mimpi Buruk Setelah Makan Keju
Amran menyebut proyek ini penting untuk ketahanan pangan nasional. Ia menekankan bahwa penduduk Indonesia bertambah 3,5 juta hingga 4 juta jiwa per tahun.
"Kalau tidak ditambah, tidak ada PSN untuk padi, sagu, ubi, sementara penduduk bertambah, pangannya dari mana?" ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (13/6/2026).
Pemerintah memproyeksikan kawasan timur Indonesia sebagai pusat produksi pangan baru. Selain padi, proyek ini juga mengoptimalkan pangan lokal seperti sagu dan ubi.
>>> KDB Tifa Finance Bagikan Dividen Tunai Rp 14,2 Miliar
Klarifikasi Status Lahan
Amran menegaskan bahwa lahan seluas 40 ribu hektare di area proyek sepenuhnya milik warga lokal.
"Tidak ada yang punya BUMN, tidak ada yang punya negara, tidak ada yang punya swasta. Semuanya punya masyarakat setempat," tegasnya.
>>> KPK Soroti Kerawanan Korupsi Pengadaan Barang Jasa Maluku Utara
Ia menyebut tuduhan bahwa masyarakat tidak menikmati manfaat proyek sebagai fitnah yang kejam. Pemerintah juga menyalurkan bantuan benih unggul, alat mesin pertanian, dan sistem irigasi.
Modernisasi pertanian diklaim meningkatkan frekuensi panen dari satu kali menjadi tiga kali setahun. Produktivitas naik dari 3 ton menjadi 7 ton per hektare.
Film 'Pesta Babi' karya Dhandy Laksono dan Cypri Dale menyoroti dampak negatif proyek pangan pemerintah. Film itu menuding proyek memicu krisis ekologis dan perampasan tanah adat.
>>> Qatar Tantang Swiss di Laga Kedua Grup B Piala Dunia 2026
Amran merespons dengan memberikan klarifikasi langsung. Ia memastikan bahwa proyek ini untuk keberlanjutan Republik Indonesia.
