Pemerintah terus mematangkan rencana untuk mengendalikan konsumsi LPG 3 kg bersubsidi. Salah satu langkah terbaru adalah memasifkan penggunaan compressed natural gas (CNG) melalui tabung berkapasitas 3 kg.
Tabung penampung alternatif tersebut saat ini masih dalam tahap pengembangan di China. Pemerintah berencana mengimpor tabung itu untuk menyokong pelaksanaan awal program.
>>> KPK Tunda Limpahkan Berkas Korupsi Kuota Haji Yaqut Cholil Qoumas hingga Haji 2026 Selesai
Selain CNG, sejumlah kebijakan lain juga digulirkan untuk menekan kuota subsidi gas melon agar lebih tepat sasaran.
Pengetatan Pembelian dan Pembatasan Kuota
Kementerian ESDM melalui Dirjen Migas Laode Sulaeman menargetkan penyelesaian peraturan presiden tentang pengetatan pembelian LPG 3 kg pada semester I-2026.
Draf perpres akan memuat masa transisi sekitar enam bulan, termasuk uji coba terbatas di wilayah tertentu sebelum diterapkan nasional.
PT Pertamina Patra Niaga mengusulkan pembatasan pembelian maksimal 10 tabung per bulan untuk satu kartu keluarga.
>>> ASDP Sterilisasi Kawasan Pelabuhan Merak dan Bakauheni Mulai Juni
Skema ini memerlukan perubahan atas Perpres Nomor 70 Tahun 2021 dan direncanakan berjalan bertahap hingga menyasar desil ekonomi tertentu.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan penyaluran subsidi LPG 3 kg ke depan akan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Kemensos.
Integrasi data ini diharapkan membuat subsidi lebih tepat sasaran.
Pemerintah juga sempat melarang pengecer menjual gas melon dan mewajibkan transaksi lewat subpangkalan resmi mulai 1 Februari 2025.
>>> Trump Kecam Kritikus Negosiasi Nuklir dengan Iran
Kebijakan ini sempat memicu antrean panjang akibat kelangkaan. Sebagai respons, 370.000 pengecer yang terdaftar di aplikasi Pertamina diubah statusnya menjadi subpangkalan resmi.
Upaya lain adalah pembagian alat masak listrik (AML) pada 2023 dengan anggaran Rp347,5 miliar untuk 500.000 unit.
Dewan Energi Nasional sempat merencanakan konversi ke kompor induksi pada 2024-2025, namun program itu dibatalkan.
Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah mengkaji penambahan wewenang BPH Migas atau membentuk badan baru khusus. Langkah paling mutakhir adalah pengujian tabung CNG tipe 4 berbahan plastik komposit dari China.
>>> Komdigi Wajibkan Platform Digital Selesaikan Penilaian Mandiri PP Tunas
Kementerian ESDM menyatakan tabung ini langsung cocok dengan kompor LPG rumah tangga tanpa modifikasi.
