Kondisi keuangan saat ini dinilai paradoks dengan pencapaian riil di lapangan. Sektor pariwisata terus menyumbang devisa besar, namun dukungan anggarannya justru terpangkas.
Devisa pariwisata pada tahun 2025 bahkan menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Target performa untuk tahun 2027 juga dipatok mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
Kemenpar merinci total pagu ideal Rp3 triliun akan dibagi ke beberapa sektor.
Satuan Kerja Pusat membutuhkan Rp1,8 triliun, Politeknik Pariwisata Rp1 triliun, dan Badan Pelaksana Otorita Rp123,8 miliar.
>>> Luhut Percepat Transformasi Digital Berbasis Kecerdasan Buatan
Kementerian juga mengusulkan dana tugas pembantuan senilai Rp43,3 miliar demi memperluas jangkauan program ke pemerintah daerah. Namun, pagu indikatif yang tersedia saat ini masih sangat terbatas.
Pada pagu saat ini, Satuan Kerja Pusat hanya mendapatkan Rp602,4 miliar. Politeknik Pariwisata memperoleh Rp353,5 miliar, dan Badan Pelaksana Otorita sebesar Rp54 miliar.
"Dengan demikian, pagu indikatif sebesar Rp1 triliun masih belum sejalan dengan kebutuhan program untuk mencapai target pariwisata tahun 2027 dan dibutuhkan pagu ideal sebesar Rp3 triliun," kata Widiyanti.
Kemenpar tetap merancang sejumlah agenda strategis untuk tahun 2027 sebagai kelanjutan program tahun 2026. Fokus utama ditekankan pada penguatan daya saing serta mutu pariwisata secara nasional.
Aspek keselamatan pelancong akan ditingkatkan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia. Program ini melibatkan upskilling dan reskilling bagi para pelaku usaha wisata di daerah.
"Fokus utama kami tetap diarahkan kepada peningkatan keselamatan berwisata, utamanya lewat sumber daya manusia, upskilling, reskilling, untuk peningkatan kesiapan dalam pelaksanaan wisata ekstrem dan desa wisata melalui pendampingan dan sertifikasi," ujar Widiyanti.
Program pariwisata berkualitas bakal diperluas ke sektor minat khusus dan pembenahan layanan destinasi. Agenda unggulan seperti Event by Indonesia dan implementasi konsep Tourism 5.0 juga terus berjalan.
"Untuk program digitalisasi ini ada kebutuhan program yang hanya dapat dilakukan dengan pagu ideal, yakni pengembangan sistem perizinan penyelenggaraan event terpadu secara online dan pembaruan data Sistem Informasi Pariwisata Nasional atau Sisparnas," katanya.
Pengembangan desa wisata diterapkan lewat mekanisme intervensi bertahap. Untuk kategori rintisan, fokus pengerjaan bertumpu pada pemetaan potensi dan penguatan fondasi destinasi.
Desa wisata berkembang akan disokong melalui pengadaan fasilitas pendukung dan produk wisata baru. Sementara bagi desa wisata maju, Kemenpar memfokuskan program pada perluasan jaringan promosi digital.
>>> Harga Minyak Dunia Turun Menuju Tren Penurunan Terpanjang dalam 10 Bulan
"Kementerian Pariwisata menerapkan strategi intervensi yang terarah dan bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing desa wisata agar dapat tumbuh secara berkelanjutan hingga mencapai kemandirian," ujar Widiyanti.
