Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun untuk tahun anggaran 2027. Langkah ini diambil setelah instansi tersebut hanya mendapatkan pagu indikatif senilai Rp1,01 triliun.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan, alokasi Rp1,010 triliun didasarkan pada surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
>>> Timnas Portugal Diunggulkan di Grup K Piala Dunia 2026
Jumlah tersebut dinilai berada jauh di bawah kebutuhan ideal.
"Melihat tren pergerakan pagu anggaran Kementerian Pariwisata sejak tahun 2016 hingga pagu indikatif tahun 2027, terlihat bahwa pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp1,01 triliun berada jauh di bawah tren historis anggaran Kementerian Pariwisata.
Pernah mencapai Rp5,41 triliun, umumnya berada di kisaran Rp3 triliun," kata Widiyanti dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI.
"Kami menilai bahwa untuk dapat bekerja secara optimal serta memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi perekonomian nasional, Kementerian Pariwisata memerlukan anggaran sebesar Rp3 triliun," sambungnya.
Penyusutan Pagu dan Dampaknya
Pagu indikatif untuk tahun 2027 mengalami penyusutan hingga 29,6% jika disandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan paling tajam didapati pada program pariwisata yang merosot sebesar 64,67%.
Selain itu, program pendidikan dan vokasi juga terpangkas sebanyak 45,78%. Widiyanti menyebut kemerosotan ini akan membatasi ruang gerak kementerian dalam mengeksekusi berbagai program prioritas instansi.
Dampak langsung juga berpotensi mengganggu aktivitas belajar mengajar di Politeknik Pariwisata. Hal itu terjadi karena sumber dana utama dari rupiah murni berkurang sebesar 31,16%.
Di sisi lain, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Politeknik Pariwisata justru dinaikkan sebesar 10,01%. Kebijakan ini memaksa institusi pendidikan tersebut untuk mandiri secara bertahap.
"Kami memahami Politeknik Pariwisata akan secara perlahan diminta untuk tidak lagi bergantung pada rupiah murni, meskipun pada tahun 2027 sebagai jangka pendek hal ini tentunya memiliki dampak di kegiatan belajar mengajar," ujarnya.
Dorongan Anggaran Lewat DAK Fisik
Sektor pariwisata saat ini belum masuk ke dalam daftar prioritas penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2027.
>>> Google Resmi Rilis Android 17 dengan Fitur Keamanan dan Produktivitas Baru
Pemerintah masih memfokuskan DAK untuk sektor kesehatan, sanitasi, air minum, jalan, dan pertanian.
Widiyanti menilai alokasi DAK sebenarnya sangat krusial bagi daerah. Dana tersebut dibutuhkan guna membenahi infrastruktur dasar serta amenitas di berbagai kawasan destinasi wisata.
"Oleh karena itu, kami tengah mengadvokasikan agar sektor pariwisata dapat memperoleh dukungan tersebut melalui penyampaian surat maupun pertemuan dengan kementerian dan lembaga terkait," kata Widiyanti.
Usulan tambahan dana sebesar Rp1,99 triliun kini telah diajukan secara resmi. Targetnya, total pagu kementerian bisa menyentuh angka ideal sebesar Rp3 triliun.
"Sehingga dengan anggaran pagu indikatif sebesar Rp1,01 triliun, Kementerian Pariwisata mengajukan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun yang telah kami sampaikan dalam trilateral meeting dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan," ujarnya.
