Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah saat ini belum berencana mengisi kekosongan posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas).
Pernyataan ini disampaikan pada Sabtu (6/6/2026) setelah pejabat sebelumnya, Silmy Karim, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus korupsi.
>>> Ramalan Zodiak Cinta: Panduan Menjaga Keharmonisan Hubungan Asmara
Evaluasi Sebelum Penunjukan Baru
Prasetyo menegaskan bahwa kekosongan jabatan tersebut tidak mengganggu jalannya birokrasi pemerintahan.
"Belum ada, belum ada," kata Prasetyo usai menghadiri rapat koordinasi fiskal dan moneter di kompleks parlemen, Jakarta.
Pemerintah akan mempertimbangkan penunjukan pejabat baru setelah melakukan proses evaluasi secara menyeluruh.
>>> POPSI Kritik Aturan Baru Ekspor Komoditas Strategis, Dinilai Berpotensi Rugikan Petani
"Nanti kita lihat setelah kita evaluasi. Saya rasa masih enggak ada masalah," ujarnya.
Posisi wakil menteri memungkinkan seluruh kegiatan dan tugas di kementerian tetap berjalan normal di bawah kendali menteri terkait.
Kasus Silmy Karim
Sebelumnya, KPK menahan Silmy Karim bersama tujuh aparatur sipil negara di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atas dugaan pemerasan.
Silmy diduga menerima setoran rutin sebesar Rp100 juta per minggu dari pengurusan izin tinggal warga negara asing.
>>> Iran Luncurkan Tujuh Rudal Balistik ke Bahrain dan Kuwait
Praktik ini berlangsung sejak ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada tahun 2023 hingga 2024.
Aliran dana tersebut diduga tetap mengalir saat Silmy sudah menjabat sebagai wakil menteri.
Penyidik KPK juga melakukan penggeledahan selama lima jam di kediaman Silmy di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (5/7) malam.
>>> Militer AS Serang Instalasi Radar Pantai Iran di Pulau Qeshm
Dalam penggeledahan, petugas menyita sejumlah aset mewah, termasuk dua unit motor gede Harley Davidson, satu unit Ducati, serta dua unit mobil mewah Porsche.
