⌂ Beranda News Konflik Selat Hormuz Berpotensi Hambat Pengiriman Kapal Induk Giuseppe Garibaldi ke Indonesia
News

Konflik Selat Hormuz Berpotensi Hambat Pengiriman Kapal Induk Giuseppe Garibaldi ke Indonesia

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi
Kapal Induk Giuseppe Garibaldi
A A Ukuran Teks16px

Pengiriman hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi (C551) dari Italia ke Indonesia berpotensi mengalami keterlambatan. Hal ini dipicu oleh dinamika konflik yang terjadi di sekitar Selat Hormuz, Timur Tengah.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait, menyatakan kondisi tersebut memengaruhi distribusi dan waktu pengiriman.

"Dengan kondisi Selat Hormuz, yang konflik juga di sana ya, jadi mungkin ada keterbatasan distribusi, waktu pengiriman dan sebagainya," ujarnya.

Sebelumnya, kapal perang berusia lebih dari 40 tahun itu diproyeksikan tiba di Indonesia sebelum akhir 2026. Pemerintah dan parlemen Italia telah menyetujui hibah kapal tersebut pada awal tahun.

Persiapan Pengiriman dan Pelatihan

Kementerian Pertahanan menegaskan proses administrasi dan persiapan pengiriman masih terus berjalan. "Kapal Garibaldi masih proses.

Sedang berjalan dan sudah dalam proses tahapan untuk persiapan pengiriman ke Indonesia," kata Rico.

Selain itu, sejumlah personel TNI AL telah menjalani pelatihan operasional langsung di Italia. Langkah ini bertujuan agar kendali operasional kapal induk siap setelah serah terima hibah selesai.

Pemerintah tetap optimis terhadap kelanjutan proyek ini. "Mudah-mudahan tahun ini [sudah tiba di Indonesia]," harap Rico.

Kritik dari DPR

Rencana penerimaan hibah kapal perang tua ini mendapat kritik dari fraksi PDIP. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai kapal induk biasanya hanya memiliki usia operasional 30-40 tahun.

Ia memprediksi Kapal Induk Giuseppe Garibaldi akan lebih banyak menimbulkan masalah saat beroperasi di Indonesia.

Selain kesiapan fisik, beban finansial juga menjadi sorotan.

Berdasarkan data Angkatan Laut Italia, pemeliharaan kapal ini menelan dana Rp101 miliar per tahun, sementara biaya pembongkarannya mencapai Rp387 miliar.

📰 Update Terbaru