Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Banten menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Banten di Kota Serang pada Selasa, 26 Mei 2026.
Meski seluruh pemda meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), evaluasi ketat masih membayangi predikat tersebut. Pemerintah Provinsi Banten dihadapkan pada lima temuan penting.
>>> Hiroshi Aoyama Targetkan Konsistensi Veda Ega di Moto3 Italia 2026
Lima Temuan BPK untuk Pemprov Banten
Berdasarkan pembacaan laporan oleh Kepala BPK RI Boby Adityo Rizaldi, terdapat lima poin evaluasi yang harus diselesaikan oleh Gubernur Banten.
Pertama, pelaksanaan 13 paket pekerjaan jalan desa dan belanja persediaan tidak sesuai spesifikasi kontrak.
Kedua, pelaksanaan pekerjaan gedung dan bangunan pada 4 perangkat daerah belum sesuai ketentuan. Ketiga, pelaksanaan 23 pekerjaan jalan dan jaringan irigasi belum sesuai spesifikasi teknis.
Keempat, penatausahaan persediaan di RSUD Banten dan RSUD Malingping belum memadai. Kelima, pemanfaatan aset tetap tanah serta pencatatan aset gedung, bangunan, dan aset tak berwujud tidak tertib.
Hingga 31 Desember 2025, Provinsi Banten telah menyelesaikan 1.595 dari total 1.962 rekomendasi BPK RI, atau setara dengan 81,3 persen.
Respons Daerah atas Capaian WTP
Kepala Perwakilan BPK Banten Firman Nurcahyadi menegaskan agar setiap daerah segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang telah diberikan.
>>> Kementan Kumpulkan Pelaku Sawit untuk Amankan Transisi Ekspor Satu Pintu
"Seluruh daerah di Provinsi Banten mendapatkan opini WTP. Kami berharap seluruh hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti," katanya.
Kabupaten Tangerang berhasil mempertahankan opini WTP untuk ke-18 kalinya secara berturut-turut. Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut.
"Alhamdulillahirabbil'alamin. Hari ini Kabupaten Tangerang kembali mendapatkan predikat WTP yang ke-18 kali dari BPK RI," ucapnya.
Raihan ini menjadi momentum positif untuk mengoptimalkan kinerja anggaran.
Pemerintah Kota Serang mencatatkan opini WTP yang kesembilan secara berturut-turut. Wali Kota Serang Budi Rustandi menyatakan sinergi antarinstansi menjadi faktor penentu.
"Ini menjadi capaian yang baik untuk Kota Serang dalam pengelolaan keuangan," katanya.
>>> Kementerian ESDM Tugaskan Lemigas untuk Impor Minyak Bumi
Inspektur Kota Serang Wachyu Kristiawan mengonfirmasi penurunan jumlah temuan secara signifikan. "Temuan tahun ini jauh berkurang dibanding tahun lalu karena OPD lebih cepat menyiapkan data dan dokumen," ujarnya.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjadikan capaian ini sebagai bukti pengawasan internal dan manajemen aset daerah. Kadiskominfo Pemkot Tangsel Tubagus Asep Nurdin menekankan transparansi anggaran untuk efektivitas pembangunan.
DPRD Kabupaten Serang mengapresiasi raihan WTP sebagai kado satu tahun kepemimpinan Bupati Ratu Zakiyah dan Wakil Bupati Najib Hamas.
Anggota DPRD Bahrul Ulum menyebut capaian ini membuktikan pemerintah daerah sudah on the track.
Bahrul Ulum juga menyoroti tingkat penyelesaian rekomendasi yang belum maksimal.
"Kalau bisa bukan hanya 83,57 persen, tapi di tahun yang akan datang tidak ada catatan apapun," ujarnya.
>>> BPK Beri Opini WTP untuk Seluruh Pemda di Banten atas LK 2025
Ia mendorong optimalisasi pendapatan daerah agar fiskal mandiri dan tidak bergantung pada transfer pusat.
