Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada empat pemerintah daerah di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat, Kota Padang, pada Jumat, 29 Mei 2026.
Empat daerah yang berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah Pemerintah Kota Padang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Solok.
>>> Harga Emas Antam 30 Mei 2026 Melonjak Rp 25.000 per Gram
Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Sudarminto Eko Putra menyerahkan langsung dokumen laporan tersebut kepada para kepala daerah dan pimpinan DPRD yang hadir.
Prestasi ini diraih bersamaan dengan tujuh kepala daerah lainnya di wilayah Sumatera Barat.
Pencapaian WTP Berturut-turut
Raihan opini WTP ini menjadi yang ke-13 bagi Kota Padang dan Kabupaten Pasaman secara berturut-turut. Sementara itu, Kabupaten Sijunjung meraih WTP ke-10 dan Kabupaten Solok ke-9 secara beruntun.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah serta tim pemeriksa atas sinergi yang terbangun selama proses audit keuangan.
"Ini adalah hasil dari kerja keras bersama.
Kami ingin memastikan capaian ini menjadi titik tolak untuk memperkuat integritas, efisiensi, dan transparansi anggaran demi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat," kata Maigus Nasir.
Maigus Nasir menegaskan bahwa opini WTP merupakan instrumen utama dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang bersih.
Pemkot Padang juga menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti seluruh catatan serta rekomendasi yang diberikan oleh pihak BPK.
"Opini WTP adalah langkah awal, bukan akhir dalam mewujudkan tata kelola yang kredibel.
>>> Investor Domestik Borong Lima Saham Unggulan Saat Rebalancing MSCI
Kami mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP di tahun anggaran 2025, semoga dapat terus dipertahankan," ujar Sudarminto.
Sudarminto Eko Putra mengingatkan bahwa pencapaian tertinggi dalam audit ini harus diiringi dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.
Pemerintah daerah diminta menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.
Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP yang menjadi bukti konsistensi transparansi laporan keuangan daerahnya.
"Alhamdulillah, hari ini Sijunjung kembali meraih opini WTP. Ini adalah hasil kerja keras kita bersama untuk masyarakat Sijunjung," ujar Benny Dwifa.
Benny Dwifa menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sijunjung atas sinergi dalam fungsi pengawasan anggaran.
Pihaknya meminta seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sijunjung agar tidak cepat berpuas diri.
"WTP bukan tujuan akhir, tetapi standar minimal yang harus terus dipertahankan demi pelayanan terbaik kepada masyarakat," pungkas Benny Dwifa.
>>> PPIH Sumut Izinkan Keluarga Jemput Jemaah Haji Medan di Asrama Haji
Bupati Pasaman Welly Suhery juga menilai proses pemeriksaan profesional oleh BPK memiliki peran penting dalam memastikan seluruh penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
"Opini WTP merupakan bentuk kepercayaan yang diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan profesional.
Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Welly Suhery.
Welly Suhery menambahkan bahwa laporan keuangan harus mampu memberikan keyakinan kepada publik mengenai kesesuaian standar akuntansi pemerintahan.
Berdasarkan catatan BPK, Kabupaten Pasaman memiliki tingkat kepatuhan tinggi dalam menindaklanjuti rekomendasi audit.
Bupati Solok Jon Firman Pandu turut memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah atas komitmen mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel.
"Alhamdulillah, capaian opini WTP ke-9 berturut-turut ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD dan dukungan DPRD Kabupaten Solok.
Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Jon Firman Pandu.
Jon Firman Pandu didampingi Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir saat menerima laporan tersebut.
>>> Dokter Spesialis Ungkap Penyebab Pelari Sering Mulas Saat Race
Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif menjadi kunci utama dalam mempertahankan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
