Pemerintah Kota Padangpanjang mencatatkan prestasi baru di bidang tata kelola keuangan daerah. Kota ini berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut.
Pencapaian tersebut diumumkan bersamaan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
>>> Pemerintah Tetapkan 1 Juni 2026 Libur Nasional Hari Lahir Pancasila
Acara berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat, Kota Padang, pada Jumat, 29 Mei 2026.
Kepala Perwakilan BPK Sumatera Barat Sudarminto Eko Putra menyerahkan dokumen laporan kepada Wali Kota Padangpanjang Hendri Arnis. Wali kota didampingi oleh Ketua DPRD Imbral.
Selain opini WTP, Padangpanjang juga meraih peringkat kedua terbaik di Sumatera Barat dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Indeks tindak lanjut yang dicapai sebesar 86,02 persen.
Apresiasi BPK dan Komitmen Daerah
Sudarminto Eko Putra menyampaikan apresiasi tinggi atas konsistensi yang ditunjukkan Pemerintah Kota Padangpanjang. Menurutnya, capaian ini menunjukkan komitmen dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.
"Opini WTP diberikan karena laporan keuangan Pemko Padangpanjang dinilai telah disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Ini menunjukkan komitmen yang baik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ujar Sudarminto.
>>> Harga Beras Asia Alami Lonjakan Bulanan Tertinggi dalam 18 Tahun
Ia menambahkan bahwa capaian tersebut menjadi indikator positif pengelolaan keuangan daerah yang terus meningkat. Keseriusan daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK juga menjadi faktor penilaian.
Wali Kota Padangpanjang Hendri Arnis mengungkapkan rasa syukur atas raihan opini WTP yang kesepuluh.
Ia menyebut keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, dan Organisasi Perangkat Daerah.
"Alhamdulillah, opini WTP ke-10 ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional.
Ini bukan hanya prestasi administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab kepada masyarakat," kata Hendri Arnis.
Hendri menegaskan bahwa seluruh catatan serta rekomendasi dari BPK akan segera ditindaklanjuti secara cepat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.
>>> Persib Bandung Pastikan Sanksi FIFA Tidak Ganggu Aktivitas Klub
"Kita ingin seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan secara maksimal agar tidak menjadi temuan berulang di tahun berikutnya, termasuk penyelesaian persoalan aset daerah yang masih menjadi perhatian," tambahnya.
Hendri juga memberikan apresiasi khusus kepada tim penyusun laporan keuangan daerah, mulai dari Badan Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat, hingga seluruh OPD.
Dukungan tersebut dinilai berhasil memastikan laporan keuangan tersusun sesuai ketentuan.
Kepala BPKD Padangpanjang Zia Ul Fikri menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi tambahan bagi seluruh ASN.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara profesional dan penuh kehati-hatian.
"Keberhasilan ini tentu menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah," ujar Zia Ul Fikri.
>>> Max Muncy Ungkap Strategi Dodgers Pukul Empat Home Run
Acara penyerahan laporan juga dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Wita Desi Susanti, Staf Ahli Dian Eka Purnama, Kepala Inspektorat Ferino Romiko, dan Kepala Dinas Kominfo Harry Rizka Perdana.
