Komisi V DPR RI memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang merilis paket stimulus ekonomi di sektor transportasi publik.
Langkah ini dinilai efektif untuk mendorong mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan konsumsi kelas menengah di tengah perlambatan ekonomi.
Dukungan terhadap insentif ini disampaikan pada Jumat (29/5/2026).
Kebijakan tersebut dianggap positif karena dampaknya bagi pergerakan ekonomi, terutama menjelang libur sekolah dan Natal-Tahun Baru (Nataru) 2026.
Insentif Tarif dan Pajak
Paket stimulus tersebut mencakup pemotongan tarif tiket kereta api dan kapal Pelni hingga 30 persen selama musim liburan.
Pemerintah juga menghapus PPN untuk tiket pesawat kelas ekonomi rute domestik.
Selain itu, tarif jasa kepelabuhanan penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry dibebaskan. Airport tax PJP2U dan PJP4U juga dipotong sebesar 50 persen.
Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, menyatakan bahwa diskon dan insentif di sektor transportasi akan meningkatkan mobilitas masyarakat.
Hal ini pada akhirnya berdampak pada kenaikan belanja konsumsi.
Politikus dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai momentum penerapan insentif sangat tepat karena bertepatan dengan masa liburan. Pada periode ini, kecenderungan masyarakat untuk membelanjakan uangnya cukup tinggi.
Kebijakan keringanan tarif diproyeksikan mampu menggerakkan jutaan warga kelas menengah untuk melakukan perjalanan wisata maupun mudik. Peningkatan pergerakan ini diharapkan berbanding lurus dengan aktivitas belanja komoditas konsumsi lainnya.
Sofwan menambahkan, kebijakan ini bisa mendongkrak kembali daya beli masyarakat yang sedang merosot. Stabilitas konsumsi dari kelompok kelas menengah menjadi faktor krusial dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Intervensi pemerintah melalui insentif sektor transportasi dinilai sebagai instrumen strategis.
"Diskon dan insentif di sektor transportasi ini menurut saya merupakan salah satu upaya untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi," pungkas Sofwan.
