Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diproyeksikan mampu menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja hingga tahun 2029.
Target ini seiring rencana pembentukan 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia.
Penyerapan tenaga kerja dirancang melalui skema padat karya dengan melibatkan manajemen nasional dan lokal. Setiap gerai koperasi akan memprioritaskan pekerja dari wilayah setempat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menjelaskan bahwa setiap gerai KDKMP melibatkan satu manajer hasil rekrutmen nasional.
Selain itu, terdapat 17 pekerja lokal yang seluruhnya diprioritaskan berasal dari desa setempat.
Potensi penciptaan lapangan kerja baru di berbagai daerah akan terealisasi secara masif jika target pembangunan puluhan ribu unit koperasi tercapai pada 2029.
Pembiayaan Tidak Membebani APBN
Pembiayaan program ini dipastikan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung. Skema penganggaran dirancang mandiri melalui integrasi beberapa sumber pendanaan untuk pemberdayaan masyarakat desa.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa mekanisme KDKMP tidak menggunakan APBN.
Sistem pembiayaan bergerak melalui sokongan Agrinas, fasilitas kredit perbankan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta optimalisasi pemanfaatan Dana Desa.
Saat ini pelaksanaan program masih berada pada tahap awal. Realisasi pembangunan fisik sudah berjalan signifikan, namun jumlah unit yang beroperasi masih terbatas.
Misbakhun menjelaskan bahwa dari 11.000 unit yang sudah dibangun, baru 1.000 yang dioperasionalkan. Pemerintah kini memfokuskan perhatian pada kualitas pengelolaan operasional jangka panjang.
KDKMP diharapkan efektif menjadi instrumen distribusi barang dan jasa bagi masyarakat. Koperasi ini merupakan bentuk badan usaha yang menjalankan aktivitas ekonomi kemasyarakatan sebagai kebijakan negara.
