Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membenahi sistem penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi dan memperkuat strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
Langkah ini diambil melalui rangkaian rapat koordinasi di Pangkalpinang pada Rabu, 17 Juni 2026.
>>> PT Prodia Diagnostic Line IPO Incar Dana Rp62,75 Miliar
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menekankan perlunya keterlibatan multi-perbankan dalam sistem pembayaran. Hal ini untuk mencegah monopoli dan kecemburuan sosial.
"Saya minta sistem pembayaran dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi tidak dimonopoli oleh satu pihak perbankan saja," kata Hidayat Arsani.
Ia menambahkan bahwa reformasi ini bertujuan mempercepat integrasi pelayanan serta memberikan keadilan bagi seluruh konsumen.
"Kita harus memiliki sistem yang lebih inklusif dan cepat selesai.
Oleh karena itu, usahakan kerja sama dengan bank-bank lain yang ada di wilayah kita agar tidak timbul kecemburuan sosial di masyarakat," ujarnya.
Pemerintah daerah berharap perbaikan sistem ini memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat luas.
>>> Kemnaker Buka Peluang Tinjau Ulang Aturan Pekerja Alih Daya
"Saya berharap hasil dari rapat koordinasi hari ini dapat menghasilkan dampak langsung pada perbaikan kualitas pelayanan publik dan mendukung kesejahteraan masyarakat luas secara adil," katanya.
Sementara itu, Sales Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Bangka Belitung, Satriyo Wibowo Wicaksono, memastikan pasokan energi di dua depot utama dalam kondisi aman.
"Untuk saat ini, stok di depot dan penyaluran BBM dalam kondisi aman serta berjalan lancar.
Stok ini akan bergerak dinamis seiring dengan jadwal kedatangan kapal suplai yang terus merapat secara konsisten," ujarnya.
Optimalisasi Pendapatan Daerah
Di sisi fiskal, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Fery Afriyanto, mendorong pengetatan belanja internal dan optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari mitra perusahaan lokal.
"Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.
Semakin kuat PAD yang kita miliki, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
>>> Persediaan Minyak AS di Cushing Anjlok ke Level Kritis Akibat Lonjakan Ekspor
Pemerintah daerah juga menginstruksikan percepatan digitalisasi sistem pelayanan untuk memperkecil risiko kebocoran pendapatan di seluruh wilayah kabupaten dan kota.
"Saya meminta kepada seluruh jajaran Badan Keuangan Daerah dan UPT di kabupaten/kota untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, dan melakukan pemetaan potensi PAD secara lebih akurat.
Setiap potensi yang ada harus diidentifikasi, dicatat, dan dikelola dengan baik agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
Selain itu, digitalisasi pelayanan dan sistem pemungutan pendapatan daerah perlu terus didorong.
Pemanfaatan teknologi informasi akan membantu meningkatkan efisiensi, memperkuat pengawasan, serta meminimalisasi potensi kebocoran pendapatan," tutur Fery Afriyanto.
Secara terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Babel, Subekti Saputra, turut mengumpulkan seluruh bidang untuk mengevaluasi realisasi PAD yang akan dilaporkan kepada Gubernur.
>>> Cara Daftar KIP Kuliah Jalur Mandiri 2026, Syarat dan Jadwal Lengkap
"Silahkan, sampaikan realisasinya. Lalu kita diskusikan dengan baik," katanya.
