Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti alokasi subsidi energi yang mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun.
Menurutnya, penyaluran saat ini belum tepat sasaran.
>>> Polresta Cirebon Selidiki Kecelakaan Truk Fuso Tabrak Dua Warung
Data menunjukkan 62,9% manfaat subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Hal ini dinilai tidak adil dan perlu penataan ulang.
"Dari data yang berhasil kami himpun, menunjukkan beban subsidi energi masih di atas Rp 300 triliun per tahun.
Ironisnya, sekitar 62,9% justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.
Jelas ini tidak adil dan perlu ada penataan ulang untuk sasaran subsidi," ungkap Luhut dalam unggahan Instagram @luhut.
>>> Byeon Woo-seok Gelar Fan Meeting di Jakarta 7 November 2026
pandjaitan, Selasa (9/6/2025).
Reformasi Subsidi Listrik Jadi Prioritas
DEN kini menempatkan perbaikan sistem pada sektor ketenagalistrikan sebagai prioritas.
Agenda tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.
"Karena itulah, salah satu fokus utama yang saat ini sedang kami matangkan adalah reformasi subsidi listrik," jelas Luhut.
Penyaluran bantuan berbasis komoditas barang akan diubah menjadi bantuan langsung tunai yang melekat pada individu. Langkah ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.
>>> Pop Up Store The Story Of Hadir di METRO Plaza Senayan dengan Koleksi CELESTIAL
DEN akan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis referensi. Integrasi data dilakukan melalui portal Perlinsos dan diperkuat verifikasi biometrik lewat GovTech.
Penerapan sistem digital diharapkan memangkas rantai birokrasi dan menutup celah manipulasi data.
"Melalui sistem yang transparan, kita bisa menghemat kas negara hingga Rp 29,9 triliun per tahun sekaligus memastikan peruntukan anggaran negara secara tepat sasaran," terang Luhut.
Konsep penyaluran bansos ke depan juga diarahkan sebagai stimulan untuk mendorong sektor usaha produktif. Harapannya, dana tersebut menjadi modal awal bagi penerima agar mandiri secara finansial.
>>> CGS International Sekuritas Rekomendasikan Spec Buy Saham BBCA
"Yang perlu dicatat adalah reformasi subsidi bukan untuk mengurangi hak masyarakat miskin, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran negara betul-betul sampai ke tangan yang berhak," kata Luhut.
