Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S.
Deyang yang menghentikan sementara pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di Jakarta pada Senin (8/6/2026).
Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi anggaran sekaligus penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran.
Charles menilai penundaan ekspansi ini menjadi kesempatan penting bagi BGN untuk mengevaluasi prosedur operasional standar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dorong Transformasi ke Dapur Sekolah
Charles mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah.
Menurutnya, pengelolaan berbasis sekolah akan memangkas biaya logistik serta memperkuat pengawasan kualitas makanan karena letaknya lebih dekat dengan penerima manfaat.
Model ini memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah, mengurangi biaya logistik dan distribusi, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat.
Pergeseran fokus dari kuantitas ke kualitas makanan dinilai sejalan dengan tujuan utama intervensi gizi nasional.
Pemanfaatan infrastruktur sekolah yang sudah tersedia juga dipandang dapat menekan biaya investasi operasional negara di tengah tekanan keuangan.
DPR RI menyambut baik langkah penataan ulang ini demi memastikan program nasional memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
Charles menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program dan keamanan pangan harus diprioritaskan sebelum melanjutkan perluasan jangkauan.
Penajaman sasaran penerima manfaat dinilai rasional karena program ini tidak seharusnya diposisikan sebagai program universal untuk semua anak.
Anggaran negara nantinya dapat difokuskan pada wilayah dengan prevalensi masalah gizi tinggi agar hasilnya lebih terukur.
Keberhasilan program MBG menurut DPR tidak diukur dari kuantitas penerima, melainkan dari kemampuannya menurunkan masalah gizi dan memperbaiki kualitas SDM Indonesia.
Sebelumnya, dalam konferensi pers di gedung BGN pada Kamis (4/6/2026), Nanik S.
Deyang memaparkan rencana efisiensi anggaran yang mencakup refocusing penerima manfaat dan moratorium pembangunan dapur baru.
Wacana reformulasi ini juga mendorong perubahan model dari dapur sentral menjadi pemberdayaan kantin sekolah dan pemanfaatan komoditas pangan lokal dari UMKM daerah.
