Dengan variasi yang begitu besar, bagaimana BUMN ekspor bisa meng-handle itu?” tanyanya.
>>> OpenAI Sukarela Ikut Evaluasi Keamanan Model AI Pemerintah AS
Banyaknya titik konsesi tambang batu bara di Indonesia, menurut Ardhi, juga akan berdampak pada kontrol PT DSI kepada pelabuhan sebagai titik ekspor batu bara dari masing-masing perusahaan.
“Pelabuhan ekspornya atau titik ekspornya banyak sekali, lebih 800 konsesi yang ada, titik pelabuhan ekspornya itu juga beda-beda.
Mereka ada yang join [dengan penambang lain], ada yang sendiri [pelabuhan ekspor milik satu perusahaan], jumlahnya bisa 200—300 titik,” ungkapnya.
Sedangkan, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) meminta pemerintah, melalui PT DSI, untuk tidak melakukan intervensi terhadap kontrak yang sudah berjalan atau kontrak eksisting.
“Untuk kontrak eksisting yang sudah berjalan, asas yang harus dikedepankan adalah penghormatan terhadap kontrak.
Perjanjian perdagangan internasional mengikat para pihak yang telah bersepakat, yakni produsen pertambangan dan buyer di luar negeri,” ungkap Direktur Eksekutif APBI, Gita Mahyarani saat dihubungi, Senin (1/6/2026).
Gita menyebut kontrak ekspor yang sudah terjalin merupakan area dengan eksposur risiko hukum dan komersial paling tinggi.
“Jadi sangat krusial bagi pemerintah untuk memberikan perlakuan khusus terhadap kontrak berjalan dan kontrak jangka panjang,” katanya.
>>> KPK Usut Suap Importasi Bea Cukai, Dirjen Djaka Angkat Bicara
“Perlu kepastian hukum bahwa kontrak eksisting yang telah disepakati sebelumnya tetap dihormati dan tidak diintervensi; baik selama masa transisi maupun setelah implementasi penuh,” tambahnya.
