Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan alokasi dana subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp274,02 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Jumlah itu naik 11,58% dibanding pagu APBN 2026 yang mencapai Rp245,58 triliun.
>>> Hery Gunardi: AI Pendorong Utama Evolusi Industri Perbankan
Kenaikan ini bertumpu pada proyeksi lonjakan dana kompensasi listrik yang diusulkan menjadi Rp165,59 triliun, naik 14,4% dari APBN 2026 sebesar Rp144,75 triliun.
Sementara dana subsidi listrik untuk RAPBN 2027 dialokasikan Rp108,43 triliun, tumbuh 7,54% dari tahun sebelumnya Rp100,83 triliun.
"Untuk tahun anggaran 2027, kami mengusulkan kebutuhan subsidi listrik sebesar Rp108,43 triliun," kata Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno dalam RDP Komisi XII, Kamis (4/6/2026).
Penyusunan kebutuhan anggaran itu dihitung menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$65 per barel dan kurs rupiah Rp16.700 per dolar AS.
Target Pelanggan dan Penjualan Listrik 2027
Kementerian ESDM menargetkan volume penjualan listrik bersubsidi pada 2027 mencapai 83,66 TWh dengan cakupan 45,91 juta pelanggan.
Pada kategori nonsubsidi, volume penjualan listrik ditargetkan 265,12 TWh dengan jumlah pelanggan 56,98 juta.
>>> Schneider Electric Ungkap Strategi Atasi Lonjakan Konsumsi Energi AI
Realisasi dana kompensasi dan subsidi energi sepanjang Januari hingga April 2026 telah terserap Rp59,93 triliun dari total alokasi Rp245,58 triliun.
Penyerapan dana kompensasi energi tercatat Rp29,74 triliun, sedangkan subsidi energi terealisasi Rp30,19 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan total belanja subsidi dan kompensasi hingga 30 April 2026 melonjak hingga Rp153,1 triliun atau naik 223,1%.
Lonjakan itu terjadi di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak Brent hingga US$111,28 per barel.
Secara kumulatif per April 2026, belanja subsidi mencapai Rp74,9 triliun, sementara kompensasi Rp78,2 triliun.
"Belanja subsidi kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, kita bayar sesuai yang diminta PLN dan Pertamina.
Januari, Februari, Maret selalu kita bayar, subsidi penuh, kompensasi 70%," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (19/5/2026).
>>> Saham TPIA Melejit 24 Persen Lalu Anjlok, Investor Asing Jual Besar-besaran
Skema pembayaran itu disebut mampu membuat kondisi finansial Pertamina dan PLN lebih sehat.
Pertamina tidak perlu lagi mengajukan tambahan anggaran saat harus meningkatkan volume impor minyak di tengah harga tinggi.
Realisasi distribusi BBM bersubsidi hingga April 2026 mencapai 4,7 juta kiloliter, naik 8,2% year on year (yoy).
LPG 3 Kg tumbuh 3,7% yoy menjadi 2.152 juta kg.
Penyaluran listrik bersubsidi naik 2,2% yoy menjangkau 42,9 juta pelanggan, pupuk subsidi melesat 25,2% menjadi 2,9 juta ton, dan debitur KUR naik 1,4% menjadi 1,54 juta nasabah.
"Jadi kita tidak ragu-ragu membelanjakan uang untuk mendukung masyarakat," jelas Purbaya.
>>> Toyota Corolla Pikap Unibody Tertangkap Uji Coba di Brasil
Kementerian Keuangan menambahkan bahwa realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi dinamika ICP, pelemahan rupiah, pembayaran uang muka pupuk, serta naiknya volume konsumsi energi.
