Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mendorong pemerintah membantu industri hilir nikel mendapatkan pasokan sulfur baru.
Langkah ini untuk mengatasi gangguan rantai pasok global akibat penutupan Selat Hormuz pada 5 Juni 2026.
>>> Saham BBCA Anjlok ke Level Terendah dalam Lima Tahun
Penutupan jalur laut di Timur Tengah itu mengganggu operasional pabrik pengolahan nikel berbasis hidrometalurgi di dalam negeri. Pabrik kesulitan mengimpor bahan baku belerang.
Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan organisasinya telah mengirimkan surat resmi. APNI merekomendasikan Australia dan Bulgaria sebagai alternatif negara pemasok baru.
"Cari sumber baru. Kita sih sudah merekomendasikan beberapa sumber.
Bahkan kita sudah bikin surat resmi. Australia ada meski kecil [kapasitas produksi] dan Eropa ada di Bulgaria," kata Meidy.
Data operasional menunjukkan Indonesia mengimpor total 5,3 juta ton sulfur sepanjang 2025. Sekitar 75-80 persen kebutuhan nasional dipenuhi dari kawasan Timur Tengah.
"Kalaupun hari ini Selat Hormuz dibuka, apa kita langsung dapat barang? Enggak kan, butuh waktu sekitar tiga bulan karena di sana perlu masa pemulihan.
Berarti kita baru dapat barang tahun depan. Artinya sampai akhir tahun ini kita tidak bisa berbuat apa-apa," ujar Meidy.
>>> IHSG Melemah ke Level 5.751 Akibat Aksi Jual Investor Asing
APNI menilai Australia menjadi opsi jangka pendek yang rasional demi efisiensi logistik. Namun kapasitas produksinya saat ini masih terlalu kecil untuk skala industri Indonesia.
"Indonesia bisa menjembatani perusahaan domestik untuk melakukan investasi langsung pada perusahaan sulfur di Australia," ungkap Meidy.
Pemerintah disarankan mengambil pendekatan hubungan antarnegara (G2G) untuk mengatasi kendala kapasitas produksi di Australia. Pendekatan ini juga membidik teknologi pengolahan tingkat lanjut dari Eropa.
"Eropa punya teknologinya. Kita sebenarnya punya bahan bakunya [sulfur] karena banyak gunung berapi.
Tapi bagaimana mengolah belerang, itu butuh teknologi mereka. Pemerintah harus memikirkan itu sekarang, jangan menunggu ada kejadian [krisis]," pungkas Meidy.
Kebutuhan sulfur dalam industri sangat krusial.
Setiap produksi 1 ton mixed hydroxide precipitate (MHP) untuk bahan baku baterai membutuhkan sekitar 11,7 ton sulfur melalui proses pelindian asam bertekanan tinggi.
>>> Mantan Pejabat Keamanan Siber Gugat IBM dan AT&T Terkait Peretasan
Riset dari Shanghai Metal Market (SMM) mengonfirmasi bahwa penutupan Selat Hormuz menghambat perdagangan dunia. Hal ini memutus sumber bahan baku utama proyek MHP di Indonesia.
"Lebih dari 75% impor sulfur Indonesia pada 2025 berasal dari Timur Tengah.
Struktur pasokan yang sangat terkonsentrasi ini berarti bahwa setelah penutupan Selat Hormuz, sumber bahan baku utama untuk proyek MHP Indonesia akan terputus," tulis SMM.
SMM mencatat pasokan tertahan di pelabuhan ekspor utama Timur Tengah seperti Ruwais, Jubail, Ras al-Khair, Ras Laffan, Al Zour, Shuaiba, dan Bandar Imam Khomeini.
Semua pelabuhan itu harus melewati Teluk Persia.
"Sebagai produsen utama bahan baku material nikel-kobalt [MHP], proyek HPAL Indonesia sangat bergantung pada belerang Timur Tengah.
Gangguan ini akan langsung memengaruhi biaya produksi dan stabilitas pasokan MHP," tulis SMM.
>>> Bocoran Xiaomi 18: Layar 2K dan Baterai 7.000 mAh
Berdasarkan rincian data impor sulfur Indonesia tahun 2025, Arab Saudi memasok 1,76 juta ton, Qatar 967.000 ton, UEA 918.000 ton, Kanada 515.000 ton, Kuwait 366.000 ton, Malaysia 146.000 ton, dan Singapura 115.000 ton.
