Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M Qodari menanggapi kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.
Kritik tersebut menyoroti tingginya frekuensi kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto di tengah pelemahan nilai tukar rupiah.
>>> SKB 3 Menteri Tetapkan 1 Juni 2026 Sebagai Hari Libur Nasional
Tanggapan Qodari disampaikan di Wisma Danantara, Jakarta, pada Minggu (31/5/2026). Pemerintah mengapresiasi segala aspirasi dan masukan yang diberikan Dino.
Qodari menegaskan setiap perjalanan internasional Presiden Prabowo selalu berbasis asas manfaat nyata bagi kepentingan bangsa.
Ia mencontohkan lawatan ke Prancis yang telah dipersiapkan sejak jauh hari untuk membahas kemitraan strategis.
“Tadi kan saya sudah sampaikan poin-poin bahwa sebetulnya kalau Prancis itu sudah lama perencanaannya.
Dan ada banyak aspek kerja sama yang dibahas di sana, mulai dari alutsista sampai ke logam jarang,” ujar Qodari.
>>> Prabowo Subianto Percepat Pengembangan PLTS Seratus Gigawatt
Hubungan antarpemimpin negara yang semakin erat melalui kunjungan ini dinilai sangat krusial. Menurut Qodari, kedekatan personal dapat mempermudah posisi Indonesia dalam menggalang dukungan internasional terkait isu strategis.
“Karena ketika kita memerlukan dukungan dalam hal-hal yang sifatnya krusial, hal tersebut bisa kita dapatkan, sementara negara lain kan belum tentu bisa mendapatkan itu,” ujar Qodari.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal menilai Prabowo sebagai kepala negara yang paling aktif bepergian ke luar negeri.
Berdasarkan catatan Dino, sejak menjabat, Presiden ke-8 RI menghabiskan satu dari setiap enam harinya di luar negeri.
>>> Tom Frieden: Dunia Gagal dalam Ujian Stres Ebola, Belum Siap Hadapi Pandemi
Melalui video di akun X miliknya pada Minggu (31/5), Dino menekankan mobilisasi presiden beserta delegasi memakan anggaran sangat besar.
Biaya meliputi pesawat, hotel, logistik, pengamanan, hingga uang harian.
“Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar,” ujar Dino.
Untuk efisiensi anggaran, Dino merinci lima usulan alternatif diplomasi.
Saran tersebut meliputi pemanfaatan komunikasi virtual, optimalisasi forum multilateral, perencanaan matang, peningkatan intensitas menerima tamu negara di dalam negeri, hingga pendelegasian tugas taktis kepada menteri terkait.
>>> Faktor Penyebab Hasil USG Jenis Kelamin Bayi Bisa Berbeda saat Lahir
“Kelima, saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono,” ujar Dino.
