Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt. Target ini bertujuan mencapai kemandirian energi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Jumat (8/5). Program ini telah digagas sejak Juni 2025.
>>> Pemerintah Tetapkan 1 Juni 2026 Jadi Hari Libur Nasional Lahirnya Pancasila
Target dan Strategi PLTS 100 GW
Program ini menargetkan bauran energi terbarukan 100 persen pada 2035. Proyek terdiri dari PLTS tersebar 80 gigawatt dan PLTS terpusat 20 gigawatt.
Target akhir adalah mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Presiden Prabowo menargetkan program ini rampung sebelum 2029.
Institute for Essential Services Reform (IESR) mengidentifikasi tiga agenda utama untuk implementasi awal.
Fokus tersebut meliputi program dedieselisasi, akselerasi PLTS atap dengan sistem penyimpanan energi baterai, serta pengelolaan PLTS desa.
"Ketiga agenda ini penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem energi secara nyata," kata Fabby Tumiwa, CEO IESR, pada Minggu (31/5/2026).
>>> Polda Metro Jaya Tahan Direktur Hanania Group Terkait Penipuan Umrah
Proses pengadaan proyek dedieselisasi dinilai belum optimal. Minim peminat pada lelang 2022 dan kendala persetujuan tarif pada 2023 menjadi hambatan.
Regulasi harga batas atas dari Kementerian ESDM untuk proyek hibrida juga belum diterbitkan. IESR menyarankan pemerintah meninjau mekanisme pengadaan agar lebih menarik bagi pengembang.
IESR juga mendorong pemanfaatan teknologi surya dan baterai untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak.
Konsumsi BBM PLN saat ini mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun dengan biaya tinggi.
>>> Timnas Jepang Uji Coba Lawan Islandia di Tokyo, Siap Matangkan Taktik
"Penggantian sebagian peran PLTD dengan PLTS dan BESS dapat menjadi strategi penghematan yang signifikan, selama mekanisme pengadaannya disiapkan dengan jelas," kata Fabby.
Untuk program kelistrikan desa, pengelolaan dapat diserahkan kepada Koperasi Desa Merah Putih atau Badan Usaha Milik Desa.
IESR membagi skema pengelolaan menjadi tiga model: pengelola layanan, pemilik aset, atau penyedia layanan energi sesuai kapasitas lokal.
"Pemerintah perlu melakukan analisis granular atau studi kelayakan awal untuk setiap KDKMP.
Analisis mencakup kapasitas institusional, kesiapan modal, potensi pasar, kebutuhan listrik, dan peluang penjualan listrik ke jaringan PLN.
>>> Kemenkes Jadikan Aceh Model Percontohan Nasional Tekan Anak Zero Dose
Tanpa analisis tersebut, pengembangan PLTS desa berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi lokal," kata Fabby.
