⌂ Beranda News Kementerian ESDM Percepat Pembangunan PLTS untuk Tekan Dampak Pelemahan Rupiah

Kementerian ESDM Percepat Pembangunan PLTS untuk Tekan Dampak Pelemahan Rupiah

Kementerian ESDM Percepat Pembangunan PLTS untuk Tekan Dampak Pelemahan Rupiah
Ilustrasi panel surya PLTS di Indonesia
A A Ukuran Teks16px

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pada Jumat (29/5/2026).

Langkah ini diambil untuk menekan biaya operasional akibat pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh Rp17.800 per dolar AS.

>>> TKD 2027 Naik, Ekonom Soroti Risiko Perencanaan Anggaran

Fokus percepatan diarahkan pada wilayah yang masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Daerah terpencil serta kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) menjadi prioritas utama.

Penurunan nilai mata uang domestik berdampak langsung pada pembengkakan biaya operasional pembangkit berbasis minyak.

Pemerintah mendorong pembangunan PLTS hingga 100 gigawatt (GW) dan program dedieselisasi sebagai solusi jangka panjang.

Regulasi dan Tahap Awal Proyek

Kementerian ESDM saat ini merumuskan rancangan Peraturan Presiden sebagai payung hukum. Mega proyek kelistrikan ini melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait perizinan serta tata ruang.

>>> BYD Tech Culture Fest 2026 Digelar di GBK, Perkenalkan Teknologi Kendaraan Listrik

Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan pembangunan PLTS sebesar 17 GW yang dilengkapi sistem penyimpanan energi berbasis baterai.

Kementerian ESDM bersama Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi lahan potensial di Pulau Jawa untuk diverifikasi.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan bahwa langkah ini merupakan eksekusi arahan Presiden untuk mengoptimalkan energi matahari. "(Mempercepat) eksekusi arahan Presiden untuk PLTS 100GW.

>>> Epidemiolog Sebut Dugaan Riset Bodong Jadi Momentum Benahi Budaya Akademik

Jadi kalau ini PLTS 100GW, ya berarti kan kita memanfaatkan energi matahari untuk ketersediaan energi di dalam negeri," ungkapnya.

Program dedieselisasi juga menjadi fokus, terutama di wilayah timur Indonesia seperti Maluku.

Sebagian besar pembangkit listrik di Maluku masih mengandalkan bahan bakar diesel yang berbiaya tinggi dan rentan fluktuasi harga dunia.

"Jadi untuk dedieselisasi ini kan seperti di wilayah Maluku itu pada umumnya pembangkit kita berasal dari diesel," pungkas Yuliot Tanjung.

>>> Perbedaan BYD M6 Classic dan Cross: Panduan Sebelum Membeli

Proyek infrastruktur hijau ini merupakan bagian dari instruksi Presiden untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada harga energi global.

A
Tim Redaksi
Penulis: Anna Suleta
📰 Update Terbaru