Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan masih menunggu arahan lebih lanjut terkait nasib Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.
Djaka terseret dalam kasus dugaan korupsi importasi barang.
>>> PLN Sediakan 27 Lokasi SPKLU Medium Charging di Kota Medan
Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Rabu (27/5/2026).
Rencana awal Purbaya untuk memutuskan status hukum anak buahnya pada pekan ini pun berubah.
"Kita masih tunggu perintah lebih lanjut," ujar Purbaya kepada awak media, Rabu (27/5/2026).
Penundaan keputusan terjadi di tengah bergulirnya proses persidangan yang mengungkap dugaan aliran dana ilegal kepada petinggi otoritas kepabeanan.
>>> Kemensos Permudah Cek Desil Bansos 2026 Lewat HP Secara Online
Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa Djaka menerima suap sebesar Sin$213.600 atau sekitar Rp2,94 miliar dari pemilik Blueray Cargo, John Field, yang kini berstatus terdakwa.
Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membeberkan bukti penyerahan amplop cokelat berkode 1-DIR pada Agustus 2025.
Uang suap dalam amplop tersebut diserahkan kepada saksi bernama Orlando melalui perantara John Field dan Sri Pangastuti.
Meskipun Orlando mengaku tidak mengetahui identitas pasti penerima dana, jaksa penuntut umum secara tegas mengonfirmasi pemilik kode operasional tersebut di persidangan.
"Izin majelis [hakim], kami tegaskan yang nomor 1 adalah Dirjen Bea Cukai [Djaka Budhi Utama]. Nilainya Sin$213.600.
>>> OPPO Resmi Luncurkan Find X9s dan Find X9 Ultra di Indonesia
Itu kami yang tegaskan. Karena kami yang punya bukti ini," ujar Jaksa KPK Takdir Suhan dikutip, Kamis (21/5/2026).
Tekanan dari Istana
Tekanan terhadap pembenahan internal di institusi kepabeanan juga datang dari pihak istana.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memberikan instruksi langsung kepada Menteri Keuangan untuk segera melakukan perombakan kepemimpinan di Bea Cukai jika pejabat saat ini dinilai tidak kompeten.
Arahan tegas tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat membacakan pidato mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
>>> PTBA Bahas Penyesuaian Kontrak Batu Bara dengan Danantara Sumberdaya Indonesia
"Bea cukai kita harus diperbaiki Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu segera diganti," kata Prabowo.
