BPJS Kesehatan melaporkan rasio klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 108,72 persen per April 2026.
Angka ini menunjukkan beban biaya pelayanan kesehatan lebih besar dibandingkan pendapatan iuran.
>>> Argentina Uji Coba Lawan Islandia di Alamodome Jelang Piala Dunia 2026
Kondisi ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta pada Selasa (9/6/2026).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menjelaskan bahwa tren rasio klaim di atas 100 persen telah terjadi sejak awal penyelenggaraan JKN.
"Secara histori, sejak awal penyelenggaraan JKN, rasio klaim program JKN telah berada di atas 100%. Hal ini menunjukkan tingginya tekanan antara pendapatan dan biaya pelayanan kesehatan," ujar Prihati.
Setelah sempat membaik pada 2019, rasio klaim kembali meningkat pada 2023. Hingga April 2026, angkanya mencapai 108,72 persen.
Defisit anggaran terlihat dari nominal keuangan hingga empat bulan pertama tahun ini. Beban pelayanan kesehatan mencapai Rp65,03 triliun, sedangkan penerimaan iuran hanya Rp59,8 triliun.
>>> IHSG Berpeluang Lanjutkan Penguatan Jangka Pendek Setelah Melonjak 7,57 Persen
Selisihnya sekitar Rp5,2 triliun.
"Sampai dengan April 2026, beban pelayanan kesehatan mencapai Rp65,03 triliun, sedangkan pendapatan iuran hanya Rp59,8 triliun.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan biaya pelayanan kesehatan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan program," ungkap Prihati.
Upaya Optimalisasi Pendapatan dan Efisiensi
Manajemen BPJS Kesehatan menerapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan. Upaya tersebut meliputi peningkatan kepatuhan badan usaha, rekrutmen peserta, reaktivasi anggota, penguatan penagihan, serta optimalisasi teknologi digital.
>>> Kenaikan Tarif Impor Picu Penyelundupan Emas di India Lewati 100 Ton
Pada 2025, langkah-langkah ini menghasilkan tambahan pendapatan Rp2,3 triliun.
"Optimalisasi pendapatan iuran melalui peningkatan kepatuhan badan usaha, rekrutmen dan reaktivasi peserta, penguatan penagihan, serta pemanfaatan teknologi digital.
Upaya ini menghasilkan tambahan pendapatan Rp2,3 triliun pada tahun 2025," tutur Prihati.
Selain itu, efisiensi dilakukan melalui penguatan layanan kesehatan primer, pengelolaan sistem rujukan yang tepat sasaran, dan peningkatan validasi klaim.
Strategi ini berhasil mengoptimalkan biaya manfaat hingga Rp13,18 triliun sepanjang 2025.
>>> Pertamina Naikkan Harga Pertamax, SPBU Swasta Belum Ikut
"Upaya tersebut berkontribusi pada optimalisasi biaya manfaat sebesar Rp13,18 triliun pada tahun 2025," tutup Prihati.
