Nilai tukar rupiah yang melemah berisiko memicu lonjakan harga obat-obatan di Indonesia sebesar 10 hingga 20 persen.
Hal ini akibat tingginya ketergantungan industri farmasi domestik terhadap bahan baku impor.
>>> Cara Mengosongkan Memori HP Android yang Penuh Tanpa Hapus Aplikasi
Prediksi fluktuasi harga tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Pernyataan itu dilansir dari Detik Health pada Senin (15/6/2026).
Sektor kesehatan nasional dinilai menghadapi ancaman serius pada aspek ketahanan kesehatan. Ancaman ini muncul apabila gejolak ekonomi tidak segera ditangani secara strategis.
Tingkat kerentanan industri farmasi dalam negeri saat ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan kurs mata uang asing. Mayoritas pasokan komponen utama pembuatan obat masih dipasok dari luar negeri.
Dampak pada Obat Kronis
"Sejak lama Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap impor bahan baku obat," kata Dicky Budiman, Pengamat kesehatan global dari Griffith University.
Dampak penyesuaian tarif akan menyasar dua kelompok produk farmasi utama di pasar. Pertama, obat dengan komponen impor yang harganya adaptif terhadap pasar.
>>> 7 Cara Mencegah Semut Masuk Rumah dengan Bahan Alami
Kedua, komoditas obat konsumsi jangka panjang.
Ketidakstabilan ini diprediksi menyulitkan masyarakat karena mencakup jenis obat-obatan penyakit kronis yang dibutuhkan secara rutin setiap bulan.
"Obat-obatan kronik atau jangka panjang seperti obat hipertensi, diabetes, kolesterol, ini yang paling meresahkan masyarakat karena kan dikonsumsi rutin," kata Dicky Budiman.
Masyarakat dipastikan akan langsung merasakan perubahan harga tersebut pada pengeluaran bulanan mereka.
Beban finansial kumulatif ini diprediksi menekan kelompok ekonomi menengah ke bawah yang saat ini sudah menghadapi tren kenaikan biaya hidup, komoditas pangan, hingga tarif listrik.
>>> Kimia Farma Bidik Pasar Lansia Rp 700 Triliun pada 2045
"Kenaikan harganya bisa langsung dirasakan tiap bulan," kata Dicky Budiman.
Upaya Pemerintah dan Risiko Sistemis
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berupaya menjaga agar harga obat dalam skema Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak mengalami gejolak.
Kendati demikian, publik diingatkan bahwa langkah proteksi harga tersebut memicu konsekuensi finansial lain dalam struktur pembiayaan kesehatan negara.
"Kalau juga disampaikan, katakanlah Kemenkes berhasil menjaga harga obat BPJS tetap stabil, sebetulnya yang penting juga harus diketahui oleh publik adalah bahwa ini tidak gratis secara sistem," kata Dicky Budiman.
Apabila biaya produksi terus membubung sementara harga jual obat BPJS dipatok tetap, maka beban finansial otomatis bergeser. Hal ini menekan ketahanan anggaran BPJS Kesehatan.
>>> Justin Hubner dan Jennifer Coppen Resmi Menikah di Bali
Risiko sistemis tersebut memerlukan langkah mitigasi cepat agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan publik. "Ini adalah masalah yang harus kita antisipasi dalam jangka menengah, termasuk dampaknya," kata Dicky Budiman.
