Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (9/6/2026).
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 mencapai kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Target ini menjadi pijakan menuju pertumbuhan 8 persen pada 2029.
>>> Kenaikan Harga Pertamax Dongkrak Biaya Pengisian BBM NMax dan PCX 160
Kebijakan Fiskal untuk Akselerasi Kesejahteraan
Purbaya menyatakan optimisme bahwa perekonomian Indonesia akan berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi. Kebijakan fiskal 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah akan memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan nasional. Langkah ini ditempuh untuk mencapai sasaran pertumbuhan yang telah ditetapkan.
Investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor akan dipercepat. Peran Danantara juga dioptimalkan untuk mendukung investasi produktif di sektor strategis.
Daya beli masyarakat dijaga melalui penguatan program perlindungan sosial, stabilisasi harga, pengendalian inflasi, dan perluasan lapangan kerja.
Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat terus diperkuat untuk memberikan dampak masif.
>>> Regulasi Uni Eropa Tunda Kehadiran Siri AI di iPhone dan iPad
Pemerintah menetapkan target inflasi 2027 pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen. Asumsi nilai tukar rupiah berada di Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun dipatok 6,5 persen hingga 7,3 persen.
Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diasumsikan US$70 hingga US$95 per barel.
Kebijakan fiskal 2027 mengusung tema "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat". Terdapat delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang menjadi fokus.
>>> Iran Tegaskan Selat Hormuz Bukan Perairan Internasional, Milik Bersama Iran-Oman
Klaster tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Sektor pertahanan, keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi juga diperkuat.
Optimalisasi pendapatan negara dilakukan melalui reformasi dan digitalisasi perpajakan, perluasan basis penerimaan, serta penguatan tata kelola PNBP.
Belanja negara ditingkatkan kualitasnya agar lebih efisien, produktif, dan tepat sasaran. Perlindungan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi acuan.
Defisit APBN 2027 dirancang pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap PDB.
>>> Kemenkes Antisipasi Lonjakan Harga Obat Akibat Pelemahan Rupiah
Pembiayaan inovatif dioptimalkan melalui sinergi Danantara, Special Mission Vehicles (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan Sovereign Wealth Fund.
