Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan langkah strategis dengan mengoptimalkan kantin sekolah guna memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa rencana ini merupakan bagian dari penyusunan skema pelaksanaan program yang lebih adaptif.
Tujuannya agar sebaran layanan gizi dapat menjangkau lebih banyak anak secara merata di berbagai pelosok Indonesia.
"Kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia," kata Nanik dalam siaran pers BGN, Jumat 5 Juni 2026.
Perluasan akses ini tidak selalu bertumpu pada pembangunan infrastruktur baru.
BGN memilih memaksimalkan fungsi fasilitas yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, hingga sarana komunitas yang memenuhi standar operasional resmi.
Kebijakan ini diambil menyusul adanya ketimpangan berupa konsentrasi dapur MBG yang tinggi di wilayah aglomerasi.
Sementara itu, sejumlah wilayah 3T masih sangat membutuhkan penguatan layanan untuk menjamin pemenuhan makanan bergizi bagi para siswa.
Pemanfaatan kantin sekolah yang sudah ada dianggap sebagai jalan keluar yang lebih efisien dan cepat ketimbang mendirikan gedung baru.
Selain menghemat waktu, pendekatan ini memungkinkan program segera berjalan dengan mengoptimalkan infrastruktur yang tersedia.
Nanik menegaskan bahwa BGN kini fokus melakukan penataan internal agar operasional program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Salah satu kebijakan yang diberlakukan adalah penghentian sementara atau moratorium pembangunan dapur baru serta memaksimalkan fungsi dapur yang sudah beroperasi.
"Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," ujarnya.
Langkah pembenahan tidak hanya menyasar sektor infrastruktur pendukung, tetapi juga ketepatan sasaran penerima manfaat program. BGN melakukan penajaman fokus agar intervensi pemenuhan gizi lebih diarahkan kepada kelompok prioritas.
Kelompok prioritas tersebut mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita (kelompok 3B). Ketiga kelompok ini dinilai menjadi pilar strategis dalam upaya nasional pencegahan stunting sejak dini.
BGN juga berkomitmen memperkuat pengawasan, pembinaan, serta standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil untuk memastikan kelayakan sarana pengolahan makanan.
"Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh dapur penyedia makanan memenuhi standar keamanan pangan, kualitas layanan, serta kompetensi sumber daya manusia," tegas Nanik.
Menurut Nanik, mutu sajian yang dikonsumsi masyarakat tetap menjadi tolok ukur utama yang tidak boleh ditawar.
Setiap unit dapur MBG diwajibkan mematuhi regulasi serta standar kualitas yang telah ditetapkan.
"Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi.
Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami," kata dia.
Guna menyukseskan program ini, BGN membuka pintu kemitraan yang luas dengan sektor eksternal. Dukungan pembiayaan dan operasional dapat bersumber dari BUMN, CSR swasta, yayasan, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menambahkan bahwa peningkatan tata kelola program akan ditopang oleh keandalan sistem data.
Validasi informasi yang kuat dan sistem kendali internal menjadi kunci utama akuntabilitas.
"Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid," ujar Agustina.
