Ke depan, diharapkan ada evaluasi terhadap proses seleksi CPNS, baik dalam hal transparansi maupun penerapan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Selain itu, penting juga untuk memperkuat dialog antara pemerintah dan masyarakat Papua agar aspirasi lokal dapat lebih didengarkan, dan mengurangi potensi terjadinya kerusuhan serupa di masa depan.

Insiden ini juga membuka mata banyak pihak bahwa kebijakan otonomi khusus di Papua perlu dievaluasi secara berkala agar tidak hanya berhenti pada teori, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat asli Papua. Ke depannya, diharapkan pemerintah dapat menemukan solusi yang lebih adil dan komprehensif agar ketidakpuasan seperti ini tidak berujung pada aksi kekerasan yang merugikan semua pihak.***