Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi resmi di Jakarta pada Senin (1/6/2026) untuk meluruskan kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.
Kritik tersebut menyoroti tingginya frekuensi dan anggaran biaya kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
>>> Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61%, Lampaui Rata-rata ASEAN dan G20
Kritik mencuat setelah Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis pada akhir Mei 2026.
Lawatan ini merupakan respons atas undangan berulang sekaligus balasan atas kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada tahun 2025.
Diplomat senior Dino Patti Djalal mencatat bahwa sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo telah melakukan sekitar 49 kunjungan ke 28 negara dengan akumulasi kurang lebih 95 hari.
Melalui unggahan video pada Sabtu (30/5/2026), Dino menyampaikan sejumlah saran dan kritik terbuka.
"Sebagai sahabat lama Bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia, mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri," ujar Dino.
Dino menilai frekuensi perjalanan tersebut di luar batas kewajaran di tengah kondisi rupiah yang melemah serta daya beli masyarakat yang lesu.
Biaya operasional untuk satu kali kunjungan kepala negara diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
"Dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri," kata Dino.
Menurut Dino, tingginya biaya disebabkan oleh banyaknya komponen pengeluaran protokoler. Media internasional seperti The Economist bahkan sempat menyoroti gaya diplomasi Indonesia yang dinilai terlalu boros.
"Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar, termasuk biaya rombongan tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler, dan pengamanan," imbuh Dino.
Untuk melakukan efisiensi anggaran, Dino memberikan lima poin saran strategis kepada Istana. Salah satunya adalah menyarankan agar presiden memaksimalkan teknologi komunikasi digital untuk urusan bilateral yang berdurasi singkat.
>>> INET Resmi Ekspansi ke Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
"Kami menyarankan Presiden Prabowo lebih mengandalkan video call atau Zoom atau telepon," ujar Dino.
Dino mencontohkan langkah Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang intens berkomunikasi lewat telepon dengan Presiden AS Donald Trump tanpa pertemuan fisik.
Selain itu, Dino meminta Presiden Prabowo memaksimalkan forum internasional untuk menemui beberapa kepala negara sekaligus.
"Untuk menghemat biaya dan waktu, kami menganjurkan agar Presiden Prabowo memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional untuk bertemu kepala negara lain yang juga hadir," kata Dino.
Ia menceritakan momen saat Sidang Umum PBB di New York tahun lalu ketika Presiden Finlandia Alexander Stubb ingin bertemu namun tidak mendapatkan respons dari pihak Indonesia.
Hal serupa juga diklaim terjadi pada pertemuan bilateral di KTT ASEAN Cebu, Filipina.
