Kebijakan baru ekspor sumber daya alam (SDA) satu pintu memicu pertanyaan dari dunia usaha, investor, dan dunia internasional.
Langkah ini merupakan pilihan kebijakan politik dari presiden yang mendapat mandat rakyat.
>>> Kamila Andini Raih Penghargaan Women in Cinema Spotlight di Cannes 2026
Melalui pilihan ini, negara dipastikan akan memainkan peranan yang lebih besar di sektor ekonomi.
Indonesia tidak lagi menjadi penonton atas kekayaan alamnya sendiri yang telah dieksploitasi selama berpuluh-puluh tahun tanpa kendali negara.
Kehadiran negara dalam kebijakan ini berfungsi sebagai pengendali atas masa depan bangsa.
Jalan tengah dapat menjadi pilihan terbaik bagi Indonesia, yaitu ketika negara hadir namun sektor swasta tetap melakukan aktivitas produksi secara efisien.
Indonesia dinilai tidak cocok menjadi negara ultra-liberal yang menyerahkan seluruh SDA kepada pasar global. Pengalaman masa lalu menunjukkan hal tersebut.
Indonesia juga dinilai tidak cocok menjadi negara dengan ekonomi komando. Praktik ekonomi komando dapat mematikan sektor swasta, menghentikan roda ekonomi, dan membuat negara menjadi lebih miskin.
Pilihan jalan tengah menjadi opsi terbaik yang selama ini sudah banyak diterapkan oleh negara-negara sosialisme pasar seperti Jerman, Denmark, dan wilayah Skandinavia lainnya.
Dalam model tersebut, negara hadir secara nyata dan memainkan peran strategis, sementara swasta menjalankan aktivitas ekonomi serta produksi secara efisien.
Negara menguasai data, menjalankan regulasi untuk kemakmuran, melakukan pengawasan berdasarkan data, serta mengendalikan devisa untuk kasus SDA.
>>> Syifa Hadju Hadiri CHANEL Métiers d'art 2026 di Seoul, Berfoto Bareng Ji Chang-wook
Sektor swasta berperan di pasar melalui produksi yang efisien, inovasi, dan menjaga efisiensi bisnis agar mampu bersaing secara global.
Pentingnya Lembaga Profesional Independen
Lembaga profesional independen seperti Sucofindo dan SGS diperlukan untuk membantu negara memperkuat kehadirannya dalam mengawasi pengelolaan SDA lewat kendali ekspor.
Kehadiran kedua lembaga ini sangat penting untuk menjaga transparansi serta kredibilitas di tingkat global.
Desain tata kelola di lapangan memegang peranan krusial pada masa transisi ini.
Keberhasilan desain ini dapat membawa reformasi tata niaga terbesar sejak reformasi 1998, namun kesalahan desain berisiko mengubahnya menjadi birokrasi monopoli baru yang melemahkan ekonomi nasional.
Implementasi Smart State Trading
Keberhasilan kebijakan ekspor satu pintu dari perspektif ekonomi politik tidak terletak pada monopoli negara secara penuh, melainkan pada desain tata kelola gabungan.
Model ini menggabungkan kontrol strategis negara atas SDA, peran swasta yang efisien, dan lembaga independen profesional di lapangan melalui model "smart state trading" yang tidak kaku pada birokrasi murni.
Negara tetap mengendalikan arah ekspor satu pintu, mengendalikan devisa, serta menguasai data dan pengawasan. Peran swasta di pasar tetap dijaga agar efisien.
Model tata kelola seperti ini dinilai sukses meningkatkan penerimaan negara, menjaga stabilitas ekonomi dan lingkungan bisnis yang sehat, serta kompatibel dengan kebutuhan industrialisasi nasional tanpa risiko korupsi dari birokrasi penuh.
