Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia berkembang pesat, namun menghadirkan tantangan baru terkait keamanan dan tanggung jawab. Prinsip pemanfaatan yang tepat guna menjadi fokus para pemangku kepentingan.
Persoalan ini menjadi bahasan utama dalam Garuda AI Impact Summit 2026 di Jakarta. Forum kolaborasi Binar dan Microsoft ini mengumpulkan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan pegiat teknologi.
>>> Wanapix Aldelis Tantang Ence Marin di Final Promosi Futsal Putri Spanyol
Acara ini menjadi penutup program pembinaan talenta AI nasional yang berjalan setahun.
Program tersebut menyalurkan beasiswa pelatihan kepada sekitar 145.000 peserta, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai daerah.
Sebelumnya, Regional AI Impact Summit digelar di lima wilayah Indonesia. Agenda itu bertujuan memetakan kesiapan SDM, potensi penerapan, dan hambatan adopsi AI.
Pentingnya Kesiapan SDM dan Ekosistem
Founder dan CEO Binar, Alamanda Shantika, menilai transformasi digital tidak boleh hanya bergantung pada pengenalan perangkat pintar. Kesiapan SDM dan penguatan ekosistem menjadi kunci dampak konkret.
"AI transformation tidak cukup hanya dimulai dari pengenalan tools.
Yang lebih penting adalah bagaimana manusia, organisasi, dan ekosistemnya siap menggunakan AI untuk menyelesaikan masalah nyata," ujar Alamanda.
>>> Shopee PayLater Kini Bisa Digunakan untuk Bayar QRIS di Berbagai Merchant
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan AI harus dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Manfaat AI tidak boleh dinikmati kelompok tertentu saja.
"AI tidak boleh hanya dimanfaatkan oleh segelintir pihak yang memiliki akses dan kemampuan teknologi.
Manfaat AI harus dapat dirasakan oleh pelajar, guru, pelaku UMKM, aparatur pemerintah, komunitas lokal, hingga masyarakat umum di seluruh Nusantara," kata Nezar.
Menurutnya, keberhasilan inovasi tidak diukur dari kecepatan adopsi semata. Dampak positif yang meluas merupakan indikator kesuksesan sesungguhnya.
Tata Kelola dan Peran Manusia
AI Skills Director Microsoft Asia, Caroline McGrath, menekankan pentingnya sinergi multi-pihak. Sektor swasta dan otoritas publik harus berjalan beriringan membangun kepercayaan masyarakat.
>>> PPPK Paruh Waktu Dipastikan Menerima Gaji ke-13 pada Juni 2026
"Responsible AI bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga tata kelola, kepercayaan, dan kesiapan sumber daya manusia.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan manfaat AI dapat dirasakan secara luas," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengingatkan manusia harus tetap menjadi pusat perkembangan AI. AI adalah alat yang memperkuat kemampuan manusia, bukan menggantikannya.
"AI tidak menggantikan manusia, melainkan alat yang dapat memperkuat kapasitas manusia.
Karena itu, yang terpenting bukan hanya kemampuan menggunakan AI, tetapi juga bijak dalam menentukan batasannya dan cerdas dalam memaksimalkan manfaatnya," kata Pratikno.
Forum ini juga membahas hambatan mendasar seperti kesenjangan pemahaman digital antar-daerah dan kesiapan birokrasi. Regulasi perlindungan data pribadi dan penguatan pertahanan siber juga menjadi perhatian.
>>> Pidato Prabowo di Hari Lahir Pancasila: Autokritik Tajam untuk Pembangunan
Hasil diskusi menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis, termasuk akselerasi literasi AI di daerah, penguatan tata kelola dan etika AI, percepatan pengembangan talenta digital, kesiapan institusi, perlindungan data, dan kolaborasi lintas sektor.
