Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperbaiki tata kelola dan pengadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama BGN pada Senin (15/6).
>>> Kalventis Sinergi Farma Sediakan Vaksinasi Lengkap untuk Lindungi Keluarga
Charles berharap kepemimpinan baru di BGN, yang berlatar belakang mantan Wakil Kepala BPKP, mampu memperkuat pengawasan internal.
"Dengan background sebagai auditor negara, kita berharap BGN sekarang bisa memiliki sistem pengadaan yang lebih akuntabel, lebih terbuka dan transparan," kata Charles.
Kritik ini muncul setelah adanya kekhawatiran publik mengenai akuntabilitas proyek pengadaan sebelumnya.
"Sehingga kejadian-kejadian seperti kemarin tidak terulang kembali. Kita nggak lagi melihat misalnya pengadaan motor listrik senilai Rp1,9 triliun tanpa akuntabilitas yang jelas," ujarnya.
Desain Program Bermasalah
Selain pengadaan, Charles menilai perencanaan awal program MBG juga tidak tepat.
Ia mengonfirmasi adanya laporan ketidaksesuaian jumlah titik layanan di lapangan yang melampaui kebutuhan riil.
>>> IHSG Melonjak 4,12 Persen ke 6.254, Dipicu Sentimen Damai AS-Iran
"Bagi saya program ini desainnya sejak awal memang bermasalah.
Sehingga hari ini kita melihat berbagai permasalahan seperti jual-beli titik, lalu jumlah titik yang jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan," kata Charles.
Menurut data Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, saat ini terdapat kelebihan sekitar 7.200 titik layanan.
Sementara itu, 13.000 titik layanan baru masih dalam pembangunan untuk mengejar target total 40.000 titik operasi.
Charles menyebut BGN meminta waktu sekitar satu bulan untuk menyusun rencana blueprint.
Untuk meningkatkan efektivitas, opsi penggabungan dapur MBG dengan dapur berbasis sekolah sedang dipertimbangkan.
>>> Saham Antam Melonjak 9,82 Persen Jelang Pembagian Dividen Rp 5 Triliun
Penghematan anggaran APBN juga bisa dilakukan jika penyaluran makanan difokuskan pada masyarakat kelas bawah dan kelompok rentan stunting.
"Kalau kita mengacu pada tujuan awal dari program ini yaitu memperbaiki kondisi gizi anak-anak termasuk pengurangan stunting, artinya tidak semua anak perlu diberikan makan," kata Charles.
Dengan membatasi penerima manfaat menjadi 25 juta hingga 30 juta jiwa, alokasi anggaran diperkirakan bisa dihemat hingga setengah dari rencana semula.
"Sehingga kalau misalkan jumlah penerima manfaatnya hanya 25 juta, bahkan katakanlah 30 juta, maka anggarannya mungkin tidak sampai Rp200 triliun.
Mungkin Rp100 triliun saja sudah cukup. Dan ini akan sangat menghemat APBN kita," lanjut Charles.
Komisi IX DPR RI menegaskan agar pendanaan program baru tidak mengganggu alokasi untuk sektor krusial lain.
>>> Starbucks Korea Tutup Seluruh Gerai Lebih Awal untuk Pelatihan Sejarah
"Saya pribadi berharap tidak diambil dari pos pendidikan. Tapi memang belum disampaikan ke kita," pungkas Charles.
