Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menuai kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Muhammad Iqbal Damanik.

Pada Minggu, 18 Agustus 2024, Iqbal menyoroti bahwa kebijakan pemberian hak 190 tahun kepada perusahaan demi investasi di IKN merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat kemerdekaan Indonesia.

Iqbal mengungkapkan hal ini dalam sebuah diskusi daring, di mana ia menilai kebijakan tersebut sangat merugikan cita-cita kemerdekaan yang seharusnya menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai respons, koalisi masyarakat sipil dan warga dari tujuh desa yang terdampak pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menyerukan protes dengan slogan "Indonesia is Not For Sale, Merdeka!" Seruan ini juga diwujudkan dalam bentuk kain merah besar yang digantung di Jembatan Pulau Balang.

Kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di IKN turut melibatkan berbagai organisasi masyarakat seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang, Pokja 30, Fraksi Rakyat Indonesia, serta beberapa lembaga bantuan hukum dan hak asasi manusia yang tergabung dalam Koalisi Tanah untuk Rakyat. Perayaan ini juga dihadiri oleh warga dari desa-desa sekitar IKN, termasuk Pantai Lango, Jebora, Maridan, dan Sepaku, yang merupakan bagian dari wilayah yang terkena dampak langsung pembangunan IKN.

Koalisi ini menggunakan momen Hari Kemerdekaan untuk menyuarakan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat di tengah gencarnya pembangunan. Iqbal menegaskan bahwa koalisi tersebut mendesak pemerintah pasca-Jokowi untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat lokal dalam setiap proyek pembangunan.

Menurut Iqbal, investasi yang serampangan dan pembangunan IKN telah mengganggu pola hidup warga yang terdampak, khususnya di Balikpapan dan sekitarnya. Ia menyatakan bahwa bukannya mendatangkan kesejahteraan, pembangunan tersebut malah menyebabkan penggusuran dan penderitaan bagi masyarakat setempat, yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari proyek tersebut. Dalam pandangannya, pembangunan ala Jokowi ini lebih menyerupai praktik kolonialisme modern yang merugikan rakyat.