Pemerintah memundurkan pemberian insentif kendaraan listrik (EV) dari Juni menjadi Juli 2026. Penundaan ini diumumkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (26/5).
“Insentif EV masih ditunda satu bulan lagi,” kata Purbaya. Ia menjelaskan bahwa jajaran otoritas keuangan masih menyelesaikan kalkulasi dan formula yang belum final.
>>> Dolar AS Tembus Rp 17.800, Rupiah Melemah
Meski mundur, pemerintah menegaskan kebijakan ini tetap menjadi instrumen stimulus ekonomi sepanjang tahun ini. Penyesuaian jadwal membuat potongan pajak diperkirakan baru berlaku pada Juli 2026.
Penundaan berdampak langsung pada konsumen yang menahan transaksi demi menunggu potongan pajak resmi. Banyak diler otomotif menghadapi situasi wait and see.
Skema Insentif untuk Roda Empat dan Roda Dua
Pemerintah telah mematangkan alokasi bantuan untuk 200 ribu unit kendaraan ramah lingkungan.
>>> Penyebab Nyeri Selangkangan Saat Hamil Tua dan Cara Mengatasinya
Kuota ini dibagi rata: 100 ribu unit untuk kendaraan roda empat dan 100 ribu unit untuk roda dua.
Untuk roda empat, insentif menggunakan skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Besaran potongan berkisar 40 persen hingga 100 persen, tergantung komposisi nikel dalam baterai.
Semakin tinggi kandungan komponen lokal sesuai standar, potensi pemotongan pajak semakin maksimal. Sementara untuk roda dua, pemerintah memberikan subsidi Rp5 juta per unit motor listrik baru.
>>> Platense Kalahkan Corinthians 2-0 di Brasil, Lolos ke 16 Besar
Pemerintah juga membuka peluang memperbesar kuota jika permintaan pasar melonjak tinggi.
Respons pasar otomotif menunjukkan konsumen lebih memilih menunggu kepastian harga net setelah potongan pajak berlaku. Stimulus PPN DTP mampu mereduksi harga kendaraan hingga puluhan juta rupiah.
Lewat kebijakan ini, pemerintah memproyeksikan dampak ganda pada paruh kedua tahun ini: mendongkrak volume penjualan EV dan menekan pemakaian BBM nasional.
>>> Dishub DKI Tiadakan Ganjil Genap Selama Cuti Bersama Iduladha
Bagi masyarakat yang berniat membeli, pengawasan terhadap perkembangan regulasi sangat disarankan. Sejumlah agen pemegang merek biasanya menyiasati masa tunggu dengan program promo tambahan.
