Penting untuk dicatat bahwa kebijakan ini hanya berlaku bagi honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Hal ini berarti honorer yang bekerja di sektor swasta atau non-pemerintah tidak termasuk dalam skema ini. Namun, keputusan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi sektor lainnya untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para tenaga honorer.
Harapan ke Depan

Dengan diterapkannya kebijakan ini, Sri Mulyani berharap honorer dapat merasa lebih dihargai dan termotivasi dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja di instansi pemerintah karena honorer mendapatkan insentif yang lebih sesuai dengan tanggung jawab mereka.

Kebijakan ini merupakan salah satu dari sekian banyak upaya pemerintah untuk menciptakan sistem penggajian yang lebih adil dan berkeadilan. Masyarakat Jawa Timur kini menantikan pelaksanaan kebijakan ini dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik di daerah tersebut.

Dengan nominal gaji baru yang telah ditetapkan, para honorer di Jawa Timur bisa memulai tahun 2025 dengan harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik.***