Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan program kompor listrik yang direncanakan berjalan pada tahun 2027. Langkah ini bertujuan menekan ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG).
Program diversifikasi energi nasional ini disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR di Jakarta pada Senin (15/6/2026).
>>> Badan Gizi Nasional Evaluasi Penerima Makan Bergizi Gratis, Fokus pada Siswa SMA Elit
Ketergantungan terhadap pasokan luar negeri dinilai membebani anggaran negara. Sebagian besar kebutuhan domestik masih mengandalkan impor.
Anggaran dan Target Pengguna
Kementerian ESDM telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 815,56 miliar untuk membiayai program konversi tersebut. Informasi ini dilansir dari Investor Daily.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa 80 persen LPG di Indonesia masih diimpor. Setiap tahun, devisa negara keluar minimal Rp 120 triliun untuk impor LPG.
>>> Samsung Indonesia Resmi Luncurkan TV Mini LED dengan Teknologi AI Premium
“Pada saat harga ICP seperti ini, itu pasti di atas Rp 130 triliun,” ujar Bahlil dalam rapat tersebut.
Menurut Bahlil, besarnya angka impor berisiko mengganggu ketahanan energi nasional. Pemerintah perlu segera mengupayakan bauran energi baru bagi masyarakat.
“Kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik,” lanjutnya.
>>> Hacker Manfaatkan TikTok dan Instagram Reels untuk Sebarkan Malware
Program ini akan menyasar rumah tangga berdaya rendah.
Target awal adalah kompor dengan daya di bawah 900 volt ampere (VA) agar menjangkau pedesaan tanpa kendala teknis.
“Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 VA,” pungkas Bahlil.
>>> Kementerian PU Evaluasi Jalan Tol Bocimi Kilometer 72
Kementerian ESDM menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam fase persiapan intensif. Pemerintah akan melakukan kajian teknis dan ekonomi mendalam untuk memastikan efisiensi teknologi yang diadopsi.
