Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membentuk tim pengadaan energi primer PT PLN (Persero). Langkah ini bertujuan memperkuat pengawasan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.
Kebijakan tersebut diputuskan setelah rapat intensif bersama direksi PLN. Keputusan ini juga berdasarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
>>> Spanyol Hadapi Tanjung Verde di Laga Pembuka Piala Dunia 2026
Langkah strategis ini diambil untuk menjamin kepastian pasokan energi nasional.
Berdasarkan evaluasi kementerian, kebutuhan komoditas mentah untuk operasional pembangkit listrik PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun.
Pemerintah telah mengalokasikan penugasan sebesar 190 juta ton kepada sejumlah perusahaan tambang. Namun, volume yang terkonfirmasi baru berkisar antara 150 hingga 160 juta ton.
Realisasi ikatan jual beli juga masih di bawah target total kebutuhan.
>>> Spanyol Hadapi Tanjung Verde di Piala Dunia 2026 Tanpa Lamine Yamal
"Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150-160 juta ton. Dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton.
Artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 berarti kan tinggal kurang 20 yang belum dikontrakkan," ujar Bahlil dalam Raker dengan Komisi XII DPR, Senin (15/6/2026).
Pertemuan intensif tatap muka juga digelar bersama jajaran manajemen puncak PLN. Bahlil menyebut langkah konfirmasi ulang ini krusial untuk menyamakan persepsi antarinstansi.
>>> Polisi Tahan Massa Mahasiswa di Benhil untuk Sterilisasi Jalur Tamu Negara
"Empat hari lalu saya memimpin rapat dengan Pak Darmo dan Direksi PLN kurang lebih sekitar 5 setengah jam untuk melakukan rekonfirmasi agar tidak terjadi persepsi ataupun informasi yang terjadi multiinterpretasi," sambung Bahlil.
Tantangan Pasokan Batu Bara Kalori Medium
Tantangan lain yang dihadapi adalah menipisnya ketersediaan jenis batu bara kalori medium. Padahal, spesifikasi tersebut sangat dibutuhkan PLN agar operasional pembangkit listrik berjalan optimal.
Sebagai respons, pengawasan lintas sektoral kini resmi melibatkan unsur inspektorat, jajaran regulator teknis, serta lembaga pengawas keuangan eksternal.
"Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agak tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta di antara kita.
>>> Sidny Cabral Puji Dampak José Mourinho Jelang Debut Piala Dunia 2026
Jangan kita baku tipu terus kerjanya," ujar Bahlil.
