Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengkaji revisi harga batu bara untuk PT PLN (Persero) melalui program domestic market obligation (DMO).
Langkah ini diambil untuk menyeimbangkan keuntungan pengusaha dan kebutuhan negara.
Kebijakan penyesuaian dipicu oleh tingginya biaya operasional penambangan atau stripping ratio (SR) yang mencapai 8% hingga 12%.
Batas harga DMO sebesar US$70 per ton untuk sektor kelistrikan belum berubah selama delapan tahun sejak 2018.
"Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya [penambang batu bara] juga tidak dirugikan," ungkap Bahlil usai rapat dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kementerian ESDM mencatat formula harga lama membuat produsen batu bara kalori sedang enggan menyuplai karena nilai keekonomian yang merugikan.
"Oh iya, untuk [batu bara] medium ini kan SR-nya sudah di 8%—12%, cost produksinya kan sudah tinggi.
Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan dibeli dengan harga yang sangat murah," tambah Bahlil.
Sebelumnya, kelangkaan pasokan batu bara kalori sedang juga disampaikan dalam forum resmi bersama legislatif pada awal pekan ini.
"Sementara [stok batu bara] medium itu makin hari makin sedikit dan harganya juga murah. Kita bikin patok karena DMO US$70.
Nah, sementara SR-nya sudah ada angka 10%—12%.
Jadi harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada [untungnya]," kata Bahlil dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada Senin (15/6/2026).
Pembentukan Tim Pengadaan Khusus
Sebagai langkah taktis, pemerintah sepakat membentuk tim pengadaan khusus lintas instansi untuk memitigasi risiko kelangkaan energi di sektor kelistrikan.
"Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer, agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan [batu bara kalori sedang].
Ada PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP. Supaya tidak ada dusta di antara kita," ujar Bahlil.
Tim pengadaan dibentuk atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengawasi rantai pasok energi primer agar stabilitas operasional pembangkit listrik PLN terjaga.
"Nah, ini saya sudah minta untuk kita kelistrikan untuk diprioritaskan, di fleksibilitaskan," tutup Bahlil.
