"Kebijakan dari BGN sementara seminggu tiga kali menu telur, dan simulasinya alhamdulillah, 8-10% kita bisa intervensi untuk stabilisasi harga yang anjlok," jelasnya.
Selain menyasar peserta didik, BGN juga mewajibkan SPPG memberikan layanan kepada penerima manfaat kategori 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan porsi minimal 300 unit.
>>> BMKG Resmi Akhiri Peringatan Dini Tsunami Akibat Gempa Filipina
Telur dipilih sebagai variasi menu sumber protein yang bergizi tinggi untuk kelompok tersebut.
Pemprov Jawa Timur bersama BGN selanjutnya akan memetakan distribusi antara SPPG aktif dengan koperasi atau asosiasi peternak pemasok.
Faktor lokasi serta jarak pengiriman menjadi pertimbangan utama demi menjaga efisiensi distribusi dan mutu telur tetap prima.
Koperasi yang menaungi peternak skala mikro dan kecil di wilayah terdekat akan mendapatkan prioritas utama dalam memasok SPPG setempat.
Di sisi lain, peternak skala menengah ke atas diimbau untuk memperluas jangkauan pasar mereka ke luar provinsi Jawa Timur demi keadilan ekonomi.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan komitmennya agar kesepakatan ini segera diimplementasikan secara optimal di lapangan.
Pemprov Jawa Timur berupaya memastikan sistem penyerapan komoditas ini berjalan adil, terukur, dan merata bagi seluruh peternak.
"Saya pikir sekarang ini kesepakatan ini juga menjadi penting untuk bisa dijalankan, diikhtiarkan semaksimal mungkin," kata Emil.
Emil turut meminta agar mekanisme penyerapan telur oleh SPPG memperhatikan aspek pemerataan wilayah.
Koperasi serta asosiasi peternak diharapkan terus menjaga soliditas internal agar dampak positif dari kebijakan ini dapat menyentuh peternak rakyat di pelosok sentra produksi.
"Jangan yang berada di depan saja yang kebeli, lalu yang tidak ada kesempatan ketemu sama kita, tidak dibeli.
>>> Bank Indonesia Catat Uang Primer Tumbuh 14,2 Persen pada Mei 2026
Keadilan saya yakin saya tidak mau pertanyakan, tapi saya hanya ingin memastikan kita semua satu pemahaman," terang Emil.
