Industri penipuan daring di Kamboja masih terus meluas dan gagal dibongkar sepenuhnya. Hal ini terungkap dalam laporan terbaru Amnesty International yang dirilis Senin.
Lembaga hak asasi manusia yang berbasis di London itu mengidentifikasi sebanyak 86 kompleks penipuan masih beroperasi hingga April.
>>> OPEC+ Sepakat Naikkan Target Produksi Minyak di Tengah Krisis Selat Hormuz
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 53 lokasi.
Klaim Pemerintah Dipertanyakan
Temuan Amnesty membantah klaim keberhasilan yang disampaikan perwakilan pemerintah Kamboja. Otoritas setempat sebelumnya menyatakan telah menindak lebih dari 250 pusat penipuan di seluruh negeri.
Namun, Amnesty hanya menemukan bukti intervensi di 24 lokasi. Data ini memicu keraguan publik terhadap efektivitas penegakan hukum pemerintah.
Menteri Senior Chhay Sinarith sempat menyatakan pada Februari bahwa aktivitas penipuan daring sudah berkurang setengahnya. Ia menargetkan pemberantasan tuntas pada April, namun laporan Amnesty menunjukkan sebaliknya.
"Upaya Kamboja telah gagal di bidang-bidang utama, baik dalam menyelidiki dan menutup beberapa kompleks penipuan online paling terkenal di seluruh negeri maupun dalam melindungi dan membantu para korban," kata Amnesty dalam laporannya.
Chhay Sinarith selaku ketua Sekretariat Komisi Pemberantasan Kejahatan Teknologi belum memberikan tanggapan terkait rilis laporan tersebut.
Operasi penindakan ini menyasar industri kejahatan siber yang telah mengubah sebagian kawasan Asia Tenggara menjadi pusat scam. Sektor ilegal ini diperkirakan menghasilkan keuntungan miliaran dolar setiap tahun.
>>> OpenAI Luncurkan Lockdown Mode untuk Lindungi Pengguna dari Serangan Prompt Injection
Kamboja, bersama Myanmar dan Laos, kini menjadi titik utama kompleks penipuan terorganisasi. Para pekerja yang menjadi korban perdagangan manusia dipaksa menjalankan skema penipuan digital yang menargetkan korban global.
Julia Dickson, peneliti di CSIS, menilai sebagian besar tindakan penindakan bersifat performatif.
"Mereka mungkin memberi tahu orang-orang kunci di dalam pusat penipuan sebelum penggerebekan, sehingga tidak menangkap para pelaku utama," ujarnya.
Ia juga melihat banyak pergerakan dari kompleks besar di zona perbatasan ke kompleks lebih kecil di kawasan perkotaan.
Hal ini membuat pelacakan semakin sulit.
Amnesty mengakui ada ribuan orang yang berhasil melarikan diri atau dibebaskan. Namun, banyak di antara mereka justru diproses sebagai pelanggar imigrasi, bukan dilindungi sebagai korban.
>>> Kemenpar Integrasikan Kecerdasan Buatan MaiA dalam Ekosistem Digital Pariwisata
Para penyintas sering kali bergantung pada bantuan lembaga amal, warga lokal, dan kedutaan asing untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, serta proses pemulangan.
Perdana Menteri Hun Manet telah meluncurkan kampanye nasional sejak Juli tahun lalu. Ia menegaskan jaringan penipuan daring merupakan ancaman bagi perekonomian resmi Kamboja.
Meskipun ada hasil dari upaya tersebut, kegagalan sistemik, investigasi tidak memadai, dan lemahnya perlindungan korban membuat industri ini tetap bertahan.
Dickson menambahkan, banyak individu yang sempat bebas dari satu kompleks justru kembali menjadi korban perdagangan manusia di lokasi lain.
"Anda melihat orang-orang membanjiri jalanan saat razia; mereka tidak punya tempat untuk pergi, jadi berakhir di kompleks lain," katanya.
Analis intelijen kriminal Interpol, Stephanie Baroud, menyatakan kompleks penipuan di Kamboja mulai terpecah menjadi unit lebih kecil, termasuk menyasar area pemukiman.
"Apakah tindakan keras ini telah mengakhiri masalah? Tampaknya tidak.
>>> Chandra Asri Pacific Tingkatkan Saham Publik Jadi 25,7 Persen
Berbagai pusat penipuan itu masih ada," ucapnya.
