Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau Wajib Pajak yang masuk dalam kategori tertentu untuk segera melakukan daftar ulang. Proses pemutakhiran basis data ini dibatasi hingga 10 Juni 2026.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pemutakhiran basis data perpajakan demi memastikan validitas data. Upaya ini juga dilakukan untuk mendukung integrasi sistem administrasi perpajakan terbaru.
>>> Pemesanan Wuling Eksion Tembus 1.500 Unit Sejak April 2026
Keterlambatan melakukan daftar ulang berpotensi menimbulkan kendala dalam mengakses layanan perpajakan digital. Selain itu, keterlambatan ini juga dapat memengaruhi status administrasi perpajakan.
Kategori Wajib Pajak yang Perlu Daftar Ulang
Proses daftar ulang ditujukan kepada Wajib Pajak yang memerlukan pembaruan atau verifikasi data dalam sistem perpajakan. Kategori yang berpotensi masuk kriteria ini mencakup beberapa kelompok.
Kelompok pertama adalah Wajib Pajak yang mengalami perubahan data identitas namun belum memperbaruinya di sistem DJP.
Kategori berikutnya adalah Wajib Pajak dengan status Non-Efektif (NE) yang ingin mengaktifkan kembali status perpajakannya.
Daftar ulang juga wajib bagi Wajib Pajak yang masuk dalam proses integrasi data identitas nasional terbaru.
>>> Seskab Teddy Indra Wijaya Raih Penghargaan Penulis Taskap Terbaik Seskoad
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memerlukan verifikasi ulang terkait alamat maupun aktivitas usaha juga termasuk di dalamnya.
Tata Cara Melakukan Daftar Ulang
Wajib Pajak dapat melakukan sejumlah langkah terarah untuk menghindari kendala menjelang tenggat waktu. Langkah awal dapat dimulai dengan memeriksa status melalui sistem DJP Online.
Pengguna cukup login ke akun DJP Online, lalu memeriksa bagian profil maupun notifikasi yang tersedia.
Jika masuk kategori wajib daftar ulang, sistem akan menampilkan pemberitahuan atau menu pemutakhiran data.
Langkah selanjutnya adalah menyiapkan dokumen pendukung sesuai dengan profil wajib pajak. Penyiapan dokumen ini terbagi berdasarkan jenis Wajib Pajak orang pribadi maupun badan usaha.
>>> Kim Jong Un Pamer Pabrik Pengayaan Uranium Baru di Kompleks Yongbyon
- Orang Pribadi: KTP atau paspor
- Badan Usaha: Akta perubahan dan Nomor Induk Berusaha (NIB)
Wajib Pajak juga harus memastikan alamat, email, dan nomor telepon yang tercantum masih aktif. Pastikan seluruh kontak tersebut sesuai dengan kondisi terbaru.
Pengajuan daftar ulang dapat dilakukan secara mandiri melalui layanan e-Registration pada sistem DJP.
Namun, kategori tertentu yang memerlukan verifikasi tambahan dapat diminta mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar.
Konsekuensi dan Risiko Keterlambatan
Wajib Pajak yang tidak melakukan daftar ulang hingga batas waktu yang ditentukan berpotensi menghadapi sejumlah konsekuensi administratif. Risiko ini berdampak langsung pada operasional dan status perpajakan.
- Layanan Digital: Akses e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur dapat terganggu
- Status NPWP: Berpotensi berubah menjadi Non-Efektif (NE) secara jabatan
- Aktivitas Bisnis: Kendala dalam proses validasi perpajakan saat bertransaksi dengan mitra usaha maupun perbankan
Wajib Pajak disarankan segera memeriksa status perpajakannya melalui layanan resmi DJP. Seluruh data yang tercatat harus dipastikan telah sesuai sebelum batas waktu 10 Juni 2026.
>>> Cara Memulihkan Akun Google yang Lupa Kata Sandi
DJP mengingatkan masyarakat untuk hanya mengakses layanan melalui situs resmi perpajakan. Hal ini penting dilakukan guna menghindari potensi penipuan atau phishing yang mengatasnamakan otoritas pajak.
