Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional seluruh dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.
Penghentian ini berlaku selama periode libur sekolah yang dimulai pada Selasa (16/6/2026).
>>> Harga Emas Antam 16 Juni 2026 Kokoh di Rp 2.729.000, Berpotensi Tembus Rp 3 Juta
Langkah ini diambil untuk melakukan perbaikan pada berbagai aspek pelaksanaan program. Perbaikan mencakup pembenahan sarana kondisi dapur hingga pemutakhiran data penerima manfaat.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa momentum libur sekolah sengaja dimanfaatkan agar persiapan lebih matang saat kegiatan belajar mengajar dimulai kembali.
"Kami akan stop semua, kami akan update semua dapur, sehingga nanti ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi," ujarnya.
>>> Pemerintah Kumpulkan Rp23,5 Triliun dari Pajak Ekstensifikasi per Mei 2026
Proses pemutakhiran data penerima manfaat kini dikawal BGN melalui koordinasi intensif dengan berbagai lembaga yang memiliki basis data terkait.
Meski sebelumnya terdapat kendala koordinasi antarlembaga, hambatan tersebut diyakini dapat teratasi karena program ini merupakan prioritas pemerintah.
"Saya yakin dari kementerian dan lembaga pun akan mendukung kami," kata Agustina.
Arumsari menegaskan bahwa penghentian operasional berlaku penuh selama masa libur anak sekolah. "Ya, stop untuk yang masa libur sekolah, sambil kita membenahi," tegasnya.
>>> Harga Bitcoin dan Emas Melonjak Dipicu Kesepakatan Damai AS-Iran
Selain itu, BGN mengagendakan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama yang dinilai boros atau tidak efisien.
Evaluasi menyeluruh dan penataan ulang skema insentif akan dilakukan setelah data jumlah riil penerima manfaat selesai diproses.
"Kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat, dampaknya penataulangan akan begitu," ujar Agustina.
>>> Harga Emas Dunia Menguat Jelang Kesepakatan Damai AS-Iran
Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat potensi penggabungan beberapa SPPG di wilayah tertentu jika jumlah penerima manfaat tidak mencukupi batas efisiensi operasional.
