Nilai tukar rupiah di pasar spot exchange anjlok 75 poin atau 0,42 persen ke level Rp 17.914 per dolar AS pada Rabu (3/6/2026) pagi pukul 09.40 WIB.
Pelemahan ini terjadi di tengah penguatan indeks dolar AS ke level 99.227 serta penurunan tajam bantalan neraca perdagangan domestik.
>>> 6 Tantangan Tebak Gambar Seru untuk Menguji Ketelitian Anda
Penurunan Surplus Perdagangan Tekan Rupiah
Data menunjukkan surplus perdagangan April 2026 merosot tajam menjadi sekitar US$ 0,09 miliar, dibandingkan Maret 2026 yang mencapai US$ 3,32 miliar.
Akumulasi surplus periode Januari hingga April 2026 juga terpangkas dari US$ 11,07 miliar menjadi US$ 5,64 miliar.
Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, rupiah melemah bukan karena defisit perdagangan, melainkan karena kualitas surplus yang melemah.
>>> Empat Anggota BAIS TNI Dituntut 2,5 Tahun Penjara karena Siram Air Keras
"Kualitas surplusnya sudah melemah dan tidak lagi cukup kuat menjadi penyangga nilai tukar," ungkap Josua.
Pasokan valas dari ekspor menipis di tengah tingginya beban impor bahan baku dan energi.
Faktor Eksternal Perberat Tekanan
Faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik AS-Iran, risiko distribusi energi di Selat Hormuz, tingginya harga minyak dunia, serta status dolar AS sebagai aset aman turut memperberat pergerakan mata uang Asia.
Indonesia sebagai pengimpor energi mengalami tekanan langsung pada permintaan valas akibat kenaikan biaya logistik dan komoditas.
>>> BEM PNJ Desak Transparansi Penanganan Kasus Dugaan Asusila Mahasiswa
"Setiap kenaikan harga energi langsung menambah permintaan valas dan memperlemah rupiah," terang Josua.
Stabilisasi bertahap menuju Rp 17.600 hingga Rp 17.750 per dolar AS berpeluang terjadi jika ada progres perdamaian global, masuknya aliran modal asing, serta sinyal kebijakan fiskal yang kuat.
Sebaliknya, rupiah berisiko tertahan pada rentang Rp 17.800 sampai Rp 18.000 apabila ketidakpastian pasar dan risiko fiskal berlanjut.
>>> Moody's Beri Peringkat Baa2 untuk Danantara Investment Management
"Rupiah menuju bulan terburuk sejak Oktober 2024 karena kekhawatiran belanja fiskal dan harga minyak tinggi," tutup Josua.
