Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) membentuk tim khusus pada Selasa (2/6/2026) untuk menindaklanjuti dugaan pemalsuan riset oleh empat warga negara Indonesia (WNI).
Kasus ini terungkap dalam konferensi ilmiah internasional di Denmark, sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz.
>>> BULOG Serap 3,01 Juta Ton Beras Petani hingga Awal Juni 2026
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menjelaskan bahwa tim investigasi dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kemendiktisaintek, Nur Syarifah.
Berdasarkan penelusuran awal, keempat terduga pelaku berstatus sebagai alumni Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Namun, mereka dipastikan bukan dosen atau peneliti aktif di kampus tersebut.
Modus dan Dugaan Pelanggaran
Aksi dugaan pemalsuan riset dilakukan dalam konferensi International Society of Pneumonia and Pneumococcal Diseases. Tujuannya untuk memperoleh fasilitas dana bantuan perjalanan atau travel grant ke luar negeri.
>>> Komdigi Tambah Kapasitas Bandwidth di Sangihe dan Sitaro
Travel grant merupakan dana hibah perjalanan untuk akomodasi, transportasi, hingga biaya pendaftaran bagi peserta kegiatan akademik, berdasarkan informasi resmi Weber State University.
Kasus ini juga mendapat sorotan dari Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI). Mereka mengungkapkan keprihatinan mendalam atas dugaan pelanggaran akademik dan riset internasional tersebut.
MGBKI mengidentifikasi sejumlah dugaan pelanggaran serius, mulai dari fabrikasi data, falsifikasi penelitian, plagiarisme, pemalsuan identitas, pencatutan afiliasi institusi, manipulasi kepengarangan, hingga penyalahgunaan kecerdasan buatan.
>>> KPK Tangkap Pejabat Imigrasi Jakarta Barat Terkait Pemerasan TKA
Ketua MGBKI, Budi Iman Santoso, menegaskan bahwa ilmu kedokteran hanya dapat berdiri di atas kebenaran, kejujuran, etika, dan tanggung jawab akademik.
Ia menambahkan bahwa praktik manipulasi tersebut adalah pelanggaran berat terhadap martabat ilmu pengetahuan yang tidak bisa ditoleransi.
Budi Iman Santoso juga menekankan bahwa MGBKI tidak mendorong penghakiman di ruang publik, persekusi personal, maupun penyebaran data pribadi.
>>> Republik Kirgiz Resmikan Pusat Bisnis Pertama di Tamchy SFIT
"Yang harus ditegakkan adalah kebenaran ilmiah, bukan kegaduhan," ujarnya.
